Bicara Keunggulan IKN Nusantara, Jokowi: Sebuah Kota yang Tidak Bisa Dimiliki Jakarta

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan alasannya memindahkan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, berpidato pada Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3), Presiden Ketujuh RI itu menyatakan ada alasan historis, ekonomi, dan sosial yang melatari pemindahan IKN.

Menurut Jokowi, Presiden Pertama RI Bung Karno memulai gagasan besar itu. Proklamator RI tersebut memutuskan IKN RI ada di Palangka Raya.

Namun, kondisi saat itu belum memungkinkan pemindahan IKN.

"Ada pergolakan sehingga (rencana pemindahan IKN) direm oleh Bung Karno pada 1957," kata Jokowi di depan para perwira tinggi TNI dan Polri.

Jokowi menjelaskan Presiden Kedua RI Soeharto juga pernah berencana memindahkan IKN ke Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Namun, rencana itu tak terealisasi karena reformasi pada 1998. 

"Jadi, kajiannya sudah lama sekali," katanya.

Perbesar

Oleh karena itu, Jokowi memilih memutuskan pemindaahan IKN. Sebab, jika berbagai kajian itu tidak dieksekusi, pemindahan IKN tak akan pernah terwujud.

Baca Juga: KSP: Presiden Jokowi Tekankan Tak Perlu Tergesa-gesa Putuskan Status Pandemi Ke Endemi

"Memang butuh keberanian, ada risikonya dari situ, tetapi kami tahu kami ingin pemerataan bukan Jawasentris, tetapi Indonesiasentris," jelas dia.

Eks Wali Kota Surakarta itu menyatakan Indonesia memiliki 17 ribu pulau, tetapi 58 persen produk domestik bruto (PDB) nasional berada di Jawa.

Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki misi pemerataan ekonomi.

"Bukan sekadar memindahkan gedung dari Jakarta, bukan itu, visi besarnya bukan di situ. Magnetnya tidak hanya Jakarta, ada Nusantara, magnetnya ada dua, bisa ke sana, bisa ke sini, artinya perputaran ekonomi tidak hanya di Jawa," jelas dia.

Selain itu, Jokowi juga menjelaskan 56 persen populasi Indonesia berada di Jawa.Pemerintah pun harus memikirkan upaya mencegah populasi tidak menumpuk di satu wilayah.

"Itu juga sudah secara politik ketatanegaraan sudah disetujui delapan fraksi dari sembilan fraksi di DPR," tambahnya.