Disebut Belokan Sejarah soal Hilangnya Nama Soeharto, Mahfud MD: Penentu Kebenaran Sejarah Itu Bukan Fadli Zon!

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD merespon cuitan Politisi Partai Gerindra Fadli Zon. Mahfud menyebut penentu kebenaran bukanlah Fadli Zon, namun sejarawan dan forum akademik.

"Penentu kebenaran sejarah itu bukan Fadli Zon. Tapi ilmiahnya adalah sejarawan dan forum akademik," ujar Mahfud saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (4/3/2022).

Kendati demikian, Mahfud mengatakan suara Fadli Zon harus tetap didengar.

"Meski begitu suara Fadlizon tetap harus didengar oleh rakyat agar sama-sama," ucap dia.

Mantan Ketua MK itu menjelaskan sejarawan UGM membenarkan adanya Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penegakkan Kedaulatan Negara yang tak mencantumkan nama Soeharto.

"Itu ada penjelasan dari sejarawan UGM yang membenarkan Kepres 2/2022 yang tak memasukkan nama Soeharto di dalam Kepres. Dibaca saja agar bacaan sejarahnya komprehensif," ucap dia.

Mahfud menuturkan bahwa di dalam Keppres, yang dijelaskan hanya tokoh yang berperan sebagai penggagas Serangan Umum 1 Maret 1949 yakni Sultan Hamengku Buwono IX.

Kemudian yang memerintahkan operasinya yakni Jenderal Besar Soedirman. Adapun yang menyetujui yakni Presiden Soekarno dan Wakil Presiden M Hatta.

"Kalau di Keppres itu disebut yang punya gagasan Sultan, yang memerintahkan operasinya Jenderal Soedirman, yang menyetujui dan menggerakkan operasinya Presiden dan Wakil Presiden," papar Mahfud. 

Mahfud menuturkan meski dalam tahanan Presiden dan Wakil Presiden yakni Soekarno -Hatta masih terus aktif menggerakkan operasi serangan.

"Ada penjelasan M Roem dan Pringgodigdo yang diasingkan satu paket dengan Bung Karno dan Bung Hatta bahwa mereka terus berkomunikasi dengan dunia internasional untuk mempertahankan kedaulatan meski dari pengasingan," ungkap Mahfud.

Karena itu, Mahfud menegaskan pemerintah tak pernah meniadakan peran Soeharto dalam sejarah Serangan 1 Maret 1949. Mahfud menyebut nama Soeharto disebut sebanyak 48 kali dalam naskah akademik.

"Kami tak pernah meniadakan peran Soeharto, malah di Naskah Akademik Kepres itu nama Soeharto disebut 48 kali karena kita nencatat dengan baik peran Pak Harto," katanya. 

Reaksi Fadli Zon

Sebelumnya, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon turut bereaksi dengan munculnya Keppres yang tidak mencantumkan nama Soeharto dalam sejarah.

Fadli Zon menilai ada yang keliru tentang pemahaman mengenai peran Soeharto dalam serangan tersebut.

Fadli Zon melalui sebuah cuitannya di akun media sosial Twitter menanggapi pernyataan Mahfud MD yang mengatakan jika nama Soeharto tidak dihilangkan tetapi tetap ditulis dalam naskah akademik presiden, sontak Fadli Zon mengingatkan Mahfud MD untuk tidak membelokkan sejarah.

"Keliru P @mohmahfudmd. Dlm Serangan Umum 1 Maret 1949, Soekarno dan Hatta masih dlm tawanan di Menumbing. Pemerintahan dipimpin PDRI (Pemerintah Darurat RI) dibawah Sjafroeddin Prawiranegara. Tak ada gagasan dari Soekarno n Hatta dlm peristiwa ini. Jangan belokkan sejarah!"tulis Fadli Zon, dikutip dari cuitannya di akun media sosial Twitter miliknya @fadlizon, Jumat 4 Maret 2022.

Menurut Fadli Zon, Keppres yang diteken Presiden Joko Widodo seharusnya tetap mencantumkan nama Soeharto dan peranannya, dengan demikian generasi penerus akan tetap mengetahui pahlawan-pahlawan yang memiliki jasa bagi Indonesia.