Infografis
Suara.com - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa masa jabatan presiden 5 tahun dengan maksimal terpilih dua periode dilakukan untuk menjaga demokrasi.
Menurutnya, ketetapan tersebut agar regenerasi kepimimpinan terus berjalan, jika hal itu dirombak justru malah terjadi krisis.
"Itu kualitas demokrasi yang harus dihormati. Jadi ketika kultur ini kemudian dirombak maka bisa menciptakan krisis, ini yang tidak diinginkan PDI Perjuangan," kata Hasto kepada wartawan, Rabu (9/3/2022).
Hasto kembali menegaskan bagi PDIP tidak ada alasan untuk menunda pemilu 2024.
Menurutnya, sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah jelas, wajib menjadi kesadaran partai taat pada konstitusi.
"Konstitusi itu ada rohnya, ada jiwanya, ada spiritnya, yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa. Ini yang harus kami lakukan dan perpanjang pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan jabatan ini, kan, sebenarnya juga tidak senapas dengan membangun kultur demokrasi yang sehat," tuturnya.
Menurutnya, pemerintah saat ini fokus menghadapi persoalan pandemi Covid-19.
Hasto juga melihat Presiden Jokowi juga mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina pada inflasi serta kenaikan harga barang dan pokok.
"Itu skala prioritas terpenting bagi pemerintahan saat ini. Dan menyiapkan kepemimpinan Indonesia G20," tandasnya.
Usulan Cak Imin
