Minta Luhut Tak Jerumuskan Jokowi, Politisi Demokrat: Berpotensi Membuatnya Menjadi Malin Kundang Reformasi

Suara.com - Kamhar Lakumani selaku Deputi Bappilu DPP Demokrat meminta Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menghentikan wacana penundaan Pemilu 2024.

Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, ia menyebutkan tak sepantasnya Luhut menjerumuskan Presiden Jokowi dengan isu inkonstitusional tersebut.

"Pak Luhut sebaiknya menghentikan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jangan menjerumuskan Presiden Jokowi dengan wacana yang inkonstitusional dan berpotensi membuatnya menjadi Malin Kundang reformasi," kata Kamhar.

Dia menyebut, publik telah menduga bahwa wacana penundaan pemilu 2024 yang dimunculkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin adalah titipan Luhut.

"Wajar jika kemudian publik berfikiran bahwa argumentasi yang dipresentasikan Cak Imin terkait big data sebagai justifikasi penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sebenarnya adalah titipin Opung (Luhut)," kata dia.

Sementara itu, Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, wacana penundaan Pemilu 2024 merupakan aspirasi masyarakat yang harus diserap.

Apalagi, lanjut Airlangga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan siapa saja boleh memberikan usul terkait penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan, namun tetap memperhatikan aturan.

"Kita mesti mengerti yang namanya aspirasi. Itu tidak boleh ditolak, apalagi kita suara Golkar suara rakyat," kata Airlangga usai bersilaturahmi dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh, di NasDem Tower, Jakarta Pusat.

Menko Perekonomian itu mengatakan, untuk mencapai konsensus, harus ada kesepakatan politik antar-ketum parpol.

Sehingga, dia menekankan pentingnya komunikasi antar-elite parpol di tanah air, terutama wacana penundaan pemilu yang disampaikan masyarakat.

"Saya katakan ini perlu dibicarakan secara konsensus antara ketua-ketua umum partai," ujarnya.

"Dan kita ini bukan pemilu model atau keputusan model barat, tapi model Indonesia, musyawarah untuk mufakat, konsensus dan gotong royong," tutur Airlangga.

Di sisi lain, dia mengingatkan tantangan berat ke depan yang akan dihadapi, terutama masalah perekonomian.

"Namun, kita berkonsentrasi menangani tantangan terbesar, karena ini kita juga menghadapi Bulan Ramadan dan juga Lebaran, di mana harga-harga pangan itu menjadi kepentingan 270 juta penduduk," ucapnya.

"Dan sebagai partai politik kita mengutamakan kepentingan masyarakat," tandasnya.