Suara.com - Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga memberikan kritik mengenai pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan.
Dikutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com, Luhut mengklaim ada 110 juta orang di media sosial yang mendukung penundaan Pemilu 2024.
Menurut Jamiluddin, pernyataan Luhut tersebut harus dibuktikan.
Ia meminta agar Luhut memberikan bukti mengenai klaim 110 juta orang yang mendukung penundaan Pemilu 2024.
"Klaim LBP tersebut bertentangan dengan hasil survei di mana sebagian besar responden tidak menginginkan pemilu 2024 ditunda. Sebagai pejabat eksekutif, LBP tak seharusnya ikut-ikutan menyuarakan penundaan pemilu 2024. LBP seharusnya hanya menjalankan tugas dan fungsinya," kata Jamiluddin, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Minggu (13/3/2022).
Jamiluddin mengatakan, akan aneh jika Luhut terkesan jadi juru bicara parpol yang ingin Pemilu 2024 ditunda.
Selain itu, klaim yang disebutkan Luhut memberikan spekulasi keterlibatan istana dalam wacana penundaan Pemilu 2024.
"Spekulasi tersebut seharusnya diklarifikasi oleh LBP agar kecurigaan masyarakat terhadap Istana dalam penundaan pemilu dapat diminimalkan. Tanpa adanya klarifikasi, masyarakat akan terus mencurigai pernyataan Istana termasuk LBP, terkait penundaan pemilu," jelasnya.
Jamiluddin menambahkan, klaim tersebut semakin membuat kegaduhan.
Hal itu akan berdampak terhadap melambannya pertumbuhan ekonomi.
"Kegaduhan politik akan semakin meluas bila pemerintah bersama parpol koalisi berhasil menunda pemilu. Rakyat yang pro demokrasi akan dengan tegas menolaknya," ungkapnya.
Adanya benturan dua kutub tersebut akan membuat perpolitikan di Indonesia menjadi tidak menentu.
"Hal ini dikhawatirkan akan melahirkan kekisruhan politik yang membahayakan keutuhan NKRI," pungkasnya.
Sebelumnya, Luhut menyebutkan big data terkait percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung wacana Pemilu 2024 ditunda.
TERPOPULER
