Nah Loh! Buntut Klaim Big Data Penundaan Pemilu, Luhut Disebut Bisa Kena Pasal

Suara.com - Senator DPD RI asal Sulawesi Tengah, Abdul Rachman Thaha memberikan wanti-wanti kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Luhut disebut bisa berpotensi terkena pasal penyebaran hoaks.

Luhut disebut bisa terancam pidana pasal penyesatan informasi atau penyebaran informasi hoaks.

Hal itu berawal dari klaim Luhut tentang big data yang mengatakan 110 juta pengguna media sosial setuju penundaan Pemilu 2024.

Abdul Rachman Thaha mengingatkan kepada Luhut mengenai ancaman pidana tersebut.

Sebab, menurut Abdul Rachman Thaha, Luhut tidak membeberkan bukti atau menanggapi klaim sebaliknya yang disampaikan banyak pihak.

"Itu kan Pak LBP terus diam dan menghilang. Tidak lagi bicara soal big data itu. Padahal banyak pihak menyatakan klaim itu tidak benar atau bohong. Lha kalau bohong terus disebar kan namanya penyebar hoaks. Kan ada ancaman hukuman bagi penyebar hoaks," katanya, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (16/3/2022).

Menurutnya, banyak orang dan aktivis yang masuk penjara dengan jeratan pasal penyebaran hoaks, baik melalui UU ITE maupun KUHP.

Klaim Luhut mengenai big data tersebut dinilai tidak bisa dipertanggungjawabkan.