Suara.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengatakan para pengusul penundaan pemilu "seperti keledai-keledai politik."
"Semakin vulgarnya sikap kekuasaan, vulgar sekali tidak ada rasa malu. Seperti keledai-keledai politik saja," kata Busyro dalam sebuah diskusi, Rabu (16/3/2022).
Dimunculkannya isu penundaan pemilu, menurut Busyro menggambarkan tidak pernah belajar dari sejarah.
"Ini sekaligus menunjukkan bahwa oligarki kita oligarki yang berada dalam tekanan oligarki bisnis-bisnis gelap dan oligarki politik yang kumuh adat," kata ketua PP Muhammadiyah.
Wacana penundaan pemilu, menurut Busyro bukan keinginan masyarakat.
"Yang saya ingin kemukakan, ini menunjukkan menguatnya nafsu dan syahwat politik demi tujuan pengawetan kekuasan oleh elite parpol dan kalangan Presiden Jokowi di istana sana. Kedua apa makna nafsu menunda pemilu, ini bisa saya sebutkan terjadinya krisisi intuisi dan akal budi pemegang birokrasi di negeri ini, termasuk elite parpol," kata dia.
Isu penundaan pemilu, kata Busyro, harus dihentikan karena tidak memiliki alasan yang kuat.
"Yang saya simpulkan, tidak ada alasan moral sama sekali untuk melakukan gerakan-gerakan, bahkan harus disetop gerakan-gerakan politik kumuh itu dengan dalih apapun juga. Apalagi pasti akan diikuti suap-suap yang unlimited jumlahnya untk membiayai nafsu politik menunda pemilu," kata Busyro.
Dia mengatakan jangan sampai juga pemerintah memaksakan kehendak untuk menunda pemilu.
Baca Juga: Politikus PDIP Curiga Ada Sosok di Balik Wacana Penundaan Pemilu 2024
"Dalam situasi seperti ini, tentu kita juga sangat concern tuk mengembalikan marwah negara, perlindungan kepada rakyat, dan sepatutnya elemen-elemen masyarakat sipil, di perguruan tinggi, ormas keagamaan, NGO, itu dengan tegas bismillah menyatakan penolakan terhadap ide-ide kumuh tersebut untuk menunda pemilu," kata dia.
Pengalaman pemilu pada masa lalu, kata dia, mesti menjadi pembelajaran.
"Ide minunda pemilu untuk apa dan siapa? Mari kita perhatikan bahwa dari pemilu ke pemilu, itu sesungguhnya kan kita diberi pelajaran dan jangan sampai kita gagal memahami pelajaran itu, yaitu UU Parpol, UU Pemilu, UU Pilkada, itu sesungguhnya hanya merupakan pesta demokrasi yang sifatnya kayak perjudian politik," katanya.
Isu penundaan pemilu kembali mengemuka setelah disampaikan sejumlah politikus dan disambut pejabat negara.
Mereka beralasan penundaan pemilu untuk kepentingan ekonomi.
Tapi isu penundaan pemilu ditentang keras oleh sejumlah kalangan.
