Di Balik Perbudakan Seks Kamboja

Suara.com - 'The Storm Makers', sebuah film dokumenter yang berceria soal perdagangan manusia untuk tujuan seks dari Kamboja membukan sebuah realitas tentang kerentanan perbudakan di Kamboja. Film itu digarap Guillaume Suon, sutradara keturunan Prancis-Kamboja.

'The Storm Makers' menampilka, anak perempuan bernama Aya yang berasal dari sebuah desa di Kamboja. Dia dijual menjadi budak seks saat berusia 16 tahun. Film 'The Storm Makers' digarap selama 3 tahun dan mengumpulkan cerita Aya yang kini sudah terlepas dari perbudakan.

Saat ini Aya sudah berusia 20 tahun. Dia sudah kembali ke Provinsi Battambang di barat laut Kamboja. Dia diperdagangkan ke Malaysia sebagai pekerja rumah tangga.

Aya bekerja kepada majikan yang kasar dan suka menyiksa. Bahkan dia diperkosa tiap malam dan menjadi hamil. Aya pun lari.

"Seharusnya aku mati di sana," kata Aya.

Pelaku perdagangan manusia mengaku menjual lebih dari 500 anak perempuan Kamboja yang berusia 14 tahun. Aksi itu bersih dari mata polisi.

"Cerita Aya adalah contoh kuat yang menunjukkan semua alasan mengapa Kamboja menjadi salah satu negara korban perdagangan manusia," Suon seperti dilansir Reuters, Senin (31/8/2015).

Hampir 20 persen warga Kamboja hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan negara tidak memiliki jaringan kesejahteraan sosial untuk melindungi keluarga miskin.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2015 ini melaporkan jika Kamboja menjadii sumber perdagangan manusia. Bahkan negara itu disebut sebagai kawasan transit dan sasaran untuk memperkerjakan perempuan dan anak-anak untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial.

Sebagai negara yang miskin, penduduk di pedesaan lebih tergiur untuk bekerja di Thailand, Malaysia, Taiwan dan Timur Tengah. Sayangnya itu dilakukan dengan ilegal. Bahkan nilai hasil penjualan manusia untuk seks itu mencapai 150 miliar dolar AS.

"Hampir semua orang tahu seseorang yang telah bekerja di luar negeri itu mudah untuk menemukan korban trafficking dan para pedagang, yang beroperasi secara bebas dan dengan impunitas," tutup Suon. (Reuters)