Infografis
"Saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita? Kementerian, sama saja tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, sudah heeh saya itu, kayak gini enggak bisa jalan. Sudah di depan mata uangnya ada, uang, uang kita sendiri tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit," lanjutnya.
Menanggapi hal itu, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia menilai, bahwa Jokowi sudah terlalu sering memberikan ancaman dalam forum resmi. Sehingga hal itu menjadi sulit dibedakan mana basa-basi mana yang ancaman serius.
“Sulit memisahkan mana ancaman yang miliki konsekuensi kebijakan, dan mana yang hanya sebatas basa-basi sebagai materi pidato," kata Dedi saat dihubungi, Jumat (25/3/2022).
Dedi menilai Jokowi kerap memberikan suara lantang selama menjabat sebagai kepala negara, misalnya saat menyebut larangan impor, menolak keras wacana penambahan periode presiden, hingga larangan rangkap jabatan ketua umum parpol dengan menteri. Namun menurut Dedi hal itu hanya sebatas lisan disampaikan oleh Jokowi.
“Itu hanya keras di lisan, segera diperbaiki beberapa waktu kemudian. Sehingga statemen keras itu sudah menjadi kebiasaan gaya pidato, bukan pokok pesan, hanya semacam bagian dari intonasi semata,” tuturnya.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan, sebagai pemegang kuasa, Jokowi seharusnya tak hanya memberikan ancaman, tapi juga harus langsung bertindak.
“Jika memang Jokowi semerdeka itu dalam memimpin negara sekaligus pemerintah, mungkin ia tidak hobi mengancam,” pungkasnya.
