Suara.com - Angka total nilai utang negara per Februari 2022 diumumkan dalam laporan APBN Kementerian Keuangan bertajuk APBN Kita terbilang fantastis. Pasalnya, angka utang tersebut mencapai angka Rp 7.014,58 triliun.
Nilai utang tersebut juga sekaligus mencetak rekor dari yang pernah ada. Jika dihitung dalam bentuk presentase terhadap (PDB) Produk Domestik Bruto, maka utang berada pada angka 40,17 persen.
Komposisi utang tersebut memiliki proporsi lebih besar pada surat berharga lainnya, yakni sebesar 87,88 persen dari keseluruhan. Sedangkan sisa 12,12 persen adalah pinjaman, yang salah satunya terdiri atas pinjaman luar negeri senilai Rp 837,11 triliun.
Meskipun demikian, mengutip dari naskah resmi laporan APBN tersebut, pemerintah menilai "posisi utang terjaga dalam batas aman dan wajar, serta terkendali."
Lantas bagaimana daftar utang dari era pemerintahan Soekarno hingga SBY?
Utang masa kepemimpinan Soekarno
Sejak Republik Indonesia lahir, negara sudah dibebankan utang warisan oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditanggungkan ke Indonesia, pada pengakuan kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar tahun 1949.
Tak tanggung-tanggung, sejarawan mencatat bahwa warisan utang tersebut sebesar 4,5 miliar Gulden yang ketika diubah menjadi satuan Dollar Amerika Serikat (USD) menjadi 1,13 milliar.
Bapak proklamator kita juga pernah berutang kepada dua negara adidaya pada masa kepemimpinannya, yakni Uni Soviet dan Amerika Serikat yang senilai dengan 2,3 miliar USD. Proporsi utang luar negeri condong berat ke pihak Uni Soviet karena kedekatan pribadi Soekarno.
Utang masa kepemimpinan Soeharto
Berbeda dengan Soekarno yang lebih memilih berutang dan bekerjasama dengan negara-negara blok timur, utang pada masa kepemimpinan Soeharto berasal dari lembaga dunia seperti Bank Dunia dan IMF.
Angka utang Soeharto mencapai nilai 551,4 triliun rupiah, dengan perbadingan PDB yang senilai dalam kisaran Rp 955,6 triliun.
Utang masa kepemimpinan BJ Habibie
Lengsernya Soeharto pada tahun 1998 berakhir pada pewarisan jabatan kepresidenan kepada wakilnya yang menjabat masa itu, yakni BJ Habibie. Tidak hanya jabatan, utang negara yang senilai Rp 551,4 triliun juga diwariskan ke Habibie.
Meskipun masa jabatan Habibie singkat, utang yang diakumulasikan pada masa jabatannya berada dalam kenaikan yang dinilai tinggi. Utang di masa kepemimpinan Habibie mencapai Rp 938,8 triliun, dengan perbandingan PDB yang senilai Rp 1.099 triliun.
Kumpulan Kuis Menarik
Komentar
Terkait
APDESI Kubu Surta Wijaya Sebut Kubu Arifin Tidak Jelas Kapan Munas dan Pelantikannya
News | Kamis, 31 Maret 2022 | 19:40 WIB
Survei Polmatrix: 79,3 Persen Publik Puas Kinerja Presiden Jokowi
Jakarta | Kamis, 31 Maret 2022 | 19:21 WIB
Kalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Elektabilitas Presiden Jokowi Paling Tinggi
Jawa Tengah | Kamis, 31 Maret 2022 | 19:14 WIB
Menteri Bahlil Sebut Penundaan Pemilu Demi Kebaikan Bangsa, Publik: Investasi Kalahkan Konstitusi
Bisnis | Kamis, 31 Maret 2022 | 18:43 WIB
Dukung Jokowi 3 Periode, Ternyata Luhut Jadi Ketua Dewan Pembina APDESI Sejak 6 Bulan Lalu
News | Kamis, 31 Maret 2022 | 18:39 WIB
Dianggap Sukses Atasi Krisis Minyak Goreng, 79,3 persen Masyarakat Puas atas Kinerja Presiden Jokowi
Surakarta | Kamis, 31 Maret 2022 | 18:16 WIB
Terkini
KontraS Kritik Hakim Pengadilan Militer yang Ancam Pidanakan Saksi Korban Andrie Yunus
News | Senin, 11 Mei 2026 | 15:47 WIB
RSUD Sleman Rawat Tiga Bayi Kasus Pakem, Perlakuan Selama di Penitipan Jadi Sorotan
News | Senin, 11 Mei 2026 | 15:44 WIB
Garuda Yaksa FC Lolos ke Liga 1, DPR Sebut Prestasi Diraih Murni dari Lapangan
News | Senin, 11 Mei 2026 | 15:41 WIB
Pesawat Turkish Airlines Terbakar Saat Mendarat di Nepal, 277 Penumpang Dievakuasi
News | Senin, 11 Mei 2026 | 15:24 WIB
Kericuhan Suporter Berulang, DPR Desak Menpora Evaluasi Total Pengurus PSSI
News | Senin, 11 Mei 2026 | 15:21 WIB
Gerebek Gudang Kemandoran! Polisi Sita 1.496 Motor Ilegal Siap Ekspor, Terkuak Modus Pakai KTP Orang
News | Senin, 11 Mei 2026 | 15:18 WIB
Peluncuran Panduan Antikorupsi, Wamendagri Wiyagus: Momentum Perkuat Reformasi Hukum dan Birokrasi
News | Senin, 11 Mei 2026 | 15:11 WIB
Potong Ucapan Nadiem dalam Sidang, Jaksa: Jangan Mudah Bawa Nama Presiden
News | Senin, 11 Mei 2026 | 15:07 WIB
DPR Minta Pemerintah Tak Tunggu Lonjakan Kasus Hantavirus Baru Bertindak
News | Senin, 11 Mei 2026 | 14:52 WIB