REGIONAL:
Suara.com - Petisi dukungan terhadap Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto telah mendapatkan tanda tangan lebih dari 50 ribu orang. Petisi berjudul "Save dr. Terawan dari sanksi pemecatan" itu muncul di laman change.org.
Berdasarkan pantauan Suara.com, petisi itu telah ditandatangani oleh 54.500 orang hingga Selasa (5/4/2022) sore. Dalam keterangannya, petisi itu membutuhkan 75.000 orang untuk menandatangani dukungan terhadap Terawan.
Diketahui petisi itu dibuat oleh akun bernama Mirna Lestari. Akun ini menjelaskan mengenai kasus Terawan yang mendapatkan sanksi pemecatan sementara oleh MKEK IDI pada 26 Februari 2018 hingga 25 Februari 2019.
“Mayjen TNI dr Terawan Agus Putranto SpRad(k) kemarin namanya menjadi pusat perbincangan khalayak ramai karena mendapat sanksi pemecatan sementara per 26 Februari 2018 hingga 25 Februari 2019 dari Majelis Kehormatan Etik kedokteran (MKEK) Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI)," tulis akun ini.
"Beliau dipecat karena dianggap melakukan pelanggaran etika kedokteran karena praktik kedokteran yang dilakukannya. Bukan hanya itu, MKEK PB IDI juga mencabut izin praktiknya yang ditandatangani ketua MKEK IDI Prio Sidipratomo dalam surat PB IDI yang di Peruntunkan ke Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Seluruh Indonesia (PDSRI) tanggal 23 Maret 2018," lanjutnya.
Menurut akun ini, metode cuci otak yang dilakukan Terawan sudah teruji secara ilmiah dan tidak melanggar kode etik. Bahkan, pemilik akun mengakui jika nyawanya ikut diselamatkan oleh metode pengobatan yang dilakukan Terawan itu.
"Metode cuci otak untuk mengatasi penyumbatan dalam pembuluh darah sudah teruji secara ilmiah dan tidak melanggar kode etik, metode briliannya sudah menyelamatkan hidup banyak orang termasuk saya,” lanjutnya.
Adapun petisi ini sudah dibuat cukup lama, namun kembali mendapatkan perhatian seiiring dengan rekomendasi pemecatan Terawan. Sontak, petisi itu langsung dibanjiri beragam komentar dukungan dari orang yang menandatanganinya.
Tentunya dukungan terhadap Terawan diwarnai dengan kritikan-kritikan tajam terhadap IDI. Berikut sejumlah komentar dari penandatangan petisi:
“Dari nama aja IDI: Ikatan Dokter Indonesia. Harusnya semua yang bergelar dokter, otomatis berada dalam ikatan ini dan tidak bisa dipecat. Kalau tidak setuju dengan cara atau teknik pengobatan, maka cara atau teknik pengobatannya yang dilarang. Tentu saja harus disertai dengan alasan medis, data medis dan hal lain yg menunjang alasan pelarangan. Bahayanya, efek sampingnya dll. Pemecatan dokter dari IDI sudah salah kaprah. Bubarin aja organisasi yang melenceng menjadi penguasa dokter-dokter. Percuma kuliah dan lulus jadi dokter, kalau tidak diakui sebagai dokter," tulis T***k Har***to.
“IDI adalah 'Ormas' bukan lembaga negara, TIDAK BOLEH MEMBERI SANGSI YANG MEMBUNUH. Saatnya DPR 'mencabut kewenangan IDI' dan menyerahkan kepada Kementrian Kesehatan! Sehingga kewenangan dan 'pesanan' kebijakan bisa dicegah,” komentar Joh***es He***wan.
“Membela hak dokter yang memegang teguh sumpah dokter, memperjuangkan kesehatan, serta berprestasi telah berhasil mengobati ribuan pasien stroke di Indonesia,” puji Mu****ad Ar**s.
“Setiap orang harus diberi kesempatan untuk mengabdikan dirinya kepada manusia sekitarnya. DSA juga tak serta merta diaplikasikan ke pasien tanpa informed concern,” kata CSP Wek*****awan.
Kontributor : Annisa Fianni Sisma
TERPOPULER