Suara.com - Dinamika politik pada 2022 berlangsung sangat menarik dan penuh intrik. Sejak awal tahun, asal mula wacana penundaan Pemilu 2024 mulai santer beredar. “Orator”-nya pun beragam mulai para menteri, ketua partai politik hingga organisasi kepala desa. Padahal sebelumnya isu seperti ini sangat tabu dibicarakan karena menyangkut konstitusi.
Sekitar tiga bulan isu tersebut bergulir, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara. Jokowi meminta menterinya berhenti membahas soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Berikut asal mula penundaan Pilpres 2024 berikut kronologinya.
1. Diawali Pernyataan Menteri Investasi
Wacana penundaan pemilu awalnya diembuskan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pada 10 Januari 2022. Dia menyebut para pengusaha berharap pemilu ditunda untuk menjaga stabilitas perekonomian.
“Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik,” ujarnya saat itu.

2. Muhaimin Ikut Menabuh Gendang
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin juga ikut menyokong soal penundaan pemilu. Cak Imin mengatakan Presiden Jokowi tentu akan setuju dengan penundaan pemilu jika semua partai kompak. Dia menilai pemerintah menunggu keputusan dari partai.
“Kalau partai-partai kompak, pasti setuju, tapi kalau partai-partai nggak kompak, ya nggak tahu,” kata Cak Imin di Pendopo Kabupaten Kediri, Jawa Timur (Jatim), Senin (7/2/2022).
3. Nasdem & Golkar Bersikap
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, tak menampik pernah membahas isu penundaan Pemilu 2024. Surya mengatakan dirinya dan Airlangga membahas sesuai perspektif masing-masing. Meski berbeda sikap, dia tak ingin perbedaan tersebut jadi polemic berkepanjangan.
“Kita berbicara dari perspektif partai yang ada yang semuanya adalah mencari pemikiran-pemikiran yang lebih bisa bermanfaat untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Kesepakatannya jelas, kita bersama-sama tidak lagi mempermasalahkan masalah itu,” ujar Surya Paloh di kantor DPP NasDem, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (10/3/2022).
“Kami sudah sampaikan bahwa pertama tentu di masyarakat ada suara-suara yang harus kami serap. Bapak Presiden sendiri sudah jelas bahwa aspirasi demokratis itu tetap harus tumbuh, namun juga tentu kita melihat koridor-koridor yang ada.”
4. Zulhas Setuju Penundaan, Asal…
Wacana penundaan Pemilu kian liar setelah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan jmenyatakan setuju atas hal tersebut. Namun dia yakin usulan penundaan itu akan gagal.
Hal ini disampaikan Zulhas saat menghadiri kegiatan di kantor Al-Wasliyah Sumatera Utara di Medan, Jumat (11/3/2022). Zulhas awalnya menyampaikan syarat agar pemilu itu ditunda.
Ikuti Saluran Resmi Kami
Kumpulan Kuis Menarik
Komentar
Terkait
Dihadang Masuk ke Gedung DPRD Sumsel, BEM Se-Sumsel Kecewa: Jika Tidak Boleh Masuk, Kami Blokir Jalan
Sumsel | Kamis, 07 April 2022 | 15:02 WIB
Jokowi Memang Bisa Larang Menteri Teriak Penundaan Pemilu, Tapi Tak Berlaku untuk Rakyat
News | Kamis, 07 April 2022 | 14:42 WIB
Puji Prabowo, Buya Arrazy Sebut Tak Coblos Jokowi di Pilpres 2019, Warganet: Benar Kata Gus Dur, Dia yang Paling Ikhlas
Jawa Tengah | Kamis, 07 April 2022 | 13:47 WIB
Jokowi Larang Menteri Bicara Presiden 3 Periode, PKS: Agak Lucu...
News | Kamis, 07 April 2022 | 13:22 WIB
Jokowi Larang Menteri Bicara Soal Penundaan Pemilu, JoMan: Bukti Presiden Demokratis
News | Kamis, 07 April 2022 | 12:50 WIB
Terkini
The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle
Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB
Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga
Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB
Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya
Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB
Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan
Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB
Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat
Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB
44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi
News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB
Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global
Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB
RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September
News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB
Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas
Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB