Suara.com - Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, memastikan sebanyak 6.826 personil gabungan TNI-Polri yang dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa mahasiswa, tidak dibekali dengan senjata api dan peluru tajam.
"Dalam pelaksanaan tugas pengamanan tidak ada anggota yang membawa, apalagi menggunakan senjata api dan peluru tajam," kata Fadil usai memimpin apel di Tugu Monas, Jakarta Pusat, Senin (11/4/2022).
Fadli menuturkan, sebelum diturunkan ke lapangan para personil telah diperiksa satu persatu oleh komandannya masing-masing.
"Tadi sudah dilaksanakan pengecekan oleh masing-masing komandan pleton kompi memastikan seluruh personil yang terlibat tidak menggunakan senjata api dan peluru tajam," ungkap Fadil.
Fadil juga meminta kepada seluruh personil TNI-POLRI, untuk mengawal unjuk rasa sesuai dengan prosedur.
"Pertama laksanakan tugas dengan humanis dan persuasif, junjung tinggi hak asasi dan mekanisme demokrasi untuk menyampaikan pendapat," kata Fadil.
"Kedua saya minta seluruh personil untuk mentaati standar operasional prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku di internal kepolisian, terkait dengan penggunaan kekuatan dalam tugas kepolisian," sambungnya.
Kemudian kepada personil gabungan juga diminta untuk menghargai para mahasiswa yang berunjuk rasa.
"Membangun persepektif baru untuk membangun prinsip-prinsip pelayanan terhadap pengunjuk rasa dengan saling membangun respek. Nahasiswa angga saja sebagai anak sendiri," kata Imran.
Baca Juga: Profil Kaharuddin, Mahasiswa Unri di Balik Aksi 11 April BEM Seluruh Indonesia
Dari 6.826 aparat yang bertugas amankan demo BEM SI, 5626 personil akan dikerahkan kawasan Patung Kuda, Silang Merdeka Barat Daya, Gambir, Jakarta Pusat. Sementara di kawasan DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat sebanyak 1.200 personel.
"Terdiri dari gabungan Polda Metro Jaya, Korps Brimob Polri dan Satuan Kodam Jaya" kata Fadil.
Pada Senin (11/4) ini ribuan mahasiswa akan menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara dan DPR RI.
Dalam aksinya kali ini mereka menuntut Presiden Joko Widodo menegaskan penolakan penundaan pemilihan umum dan perpanjangan masa jabatannya sebagai presiden.
Selain itu mereka juga menyoal kenaikan berbagai bahan pokok seperti minyak goreng dan BBM. Mahasiswa mendesak agar DPR RI mendorong pemerintah untuk menstabilkan harga berbagai kebutuhan masyarakat.
