8 Tokoh yang Pernah Suarakan Wacana Penundaan Pemilu, dari Menteri hingga Ketua Parpol

Farah Nabilla Suara.Com
Senin, 11 April 2022 | 13:03 WIB
8 Tokoh yang Pernah Suarakan Wacana Penundaan Pemilu, dari Menteri hingga Ketua Parpol
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama)

Suara.com - Wacana penundaan Pemilihan Umum (pemilu) kian santer beberapa waktu belakangan ini. Wacana tersebut lalu beriringan dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden Joko Widodo menjadi tiga periode. Lantas siapa saja tokoh yang pernah menyuarakan penundaan Pemilu ini?

Muncul pro dan kontra di masyarakat mengenai wacana tersebut. Bahkan dua wacana tersebut yang menjadi salah satu penyulut aksi mahasiswa pada 11 April 2022 di Jakarta.

Ternyata isu atau wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi tidak muncul dari ruang hampa. Ada beberapa orang yang justru menyuarakan hal tersebut, dan mereka mengklaim hal ini merupakan keinginan dari masyarakat.

Berikut pihak-pihak yang diduga berada di belakang isu atau wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

1. Muhammad Qodari

Bahas Pilpres 2024, Qodari pamer baju dukungan Jokowi-Prabowo (YouTube/TVOneNews).
Bahas Pilpres 2024, Qodari pamer baju dukungan Jokowi-Prabowo (YouTube/TVOneNews).

Muhammad Qodari adalah Direktur Eksekutif lembaga survey Indo barometer. Ia juga dikenal sebagai pengamat dan analis politik yang kerap kali menjadi rujukan media di Indonesia. Namun tak hanya itu, ia juga membentuk Kominitas Jok-Pro 2024, yang bertujuan “mengawinkan” Joko Widodo dengan Prabowo Subianto sebagai pasangan capres dan cawapres pada pilpres 2024.

Dalam beberapa kesempatan ia menyampaikan, konstitusi kita bisa diubah untuk memungkinkan presiden Joko Widodo menjabat tiga periode. Hal itu jika ada keinginan dari masyarakat dan keinginan politik (political will) dari MPR untuk mengakomodir aspirasi rakyat tersebut.

2. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. [ANTARA/Ade Irma Junida]
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. [ANTARA/Ade Irma Junida]

Awal 2022 lalu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, pernah menyatakan bahwa kalangan pengusaha ingin pemili diundur. Menurut Bahlil, hal tersebut didasari oleh kondisi ekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya pulih, akibat hantaman pandemic Covid-19.

Baca Juga: Ubah Haluan usai Getol Gaungkan Isu Tunda Pemilu, PAN Kini Ikut Jokowi Siapkan Pemilu 2024

3. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (24/3/2022). (Suara.com/Bagaskara)
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (24/3/2022). (Suara.com/Bagaskara)

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga angkat bicara mengenai penundaan pemilu 2024. Ia bahkan mengklaim yang pertama kali mengembuskan wacana tersebut. Tak hanya itu, Cak Imin juga mengaku punya data mengenai jumlah masyarakat yang menginginkan penundaan pemilu. Berbeda dengan data yang dimiliki oleh Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, Cak Imin mengklaim ada 100 juta orang di Indonesia yang menginginkan pemilu 2024 ditunda.

4. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan

Ketum PAN Zulkifli Hasan saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta. (Suara.com/Bagaskara)
Ketum PAN Zulkifli Hasan saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta. (Suara.com/Bagaskara)

Akhir Februari 2022 lalu, Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan kesetujuannya terhadap penundaan pemilu 2024. Ia menyatakan, pandemic Covid 19 yang belum berakhir bisa menjadi alasan untuk memundurkan jadwal pemilihan umum 2024.

Alasan lainnya adalah kondisi perekonomian nasional yang belum membaik. Lalu alasan ketiga, menurut Zulhas adalah kondisi politik global yang belum menentu, diantaranya konflik Rusia-Ukraina. Dan terakhir, ia beralasan, biaya pemilu 2024 yang sangat tinggi.

5. Airlangga Hartarto

Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI