Waduh! Anggota DPR Ini Ungkap 200 Juta Data Kependudukan Terancam Hilang

Suara.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengungkapkan, hampir 200 juta data kependudukan yang tersimpan di Data Center Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terancam hilang atau musnah.

Persoalan tersebut terjadi karena ratusan perangkat server milik Data Center Dukcapil sudah tua atau berumur. 

"Kita menghadapi ancaman serius mengenai data kependudukan. Hampir dua ratus juta data kependudukan yang tersimpan di data center Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terancam hilang atau musnah," kata Luqman kepada wartawan, Selasa (12/4/2022). 

Luqman menjelaskan, kekinian ratusan server sebagai tempat penyimpanan data ini yang dikelola oleh data center Dukcapil usianya sudah terlalu tua, aus, kadaluwarsa dan sebagian spare part sudah discontinue. 

"Menurut informasi yang saya terima bahkan sudah tidak ada pihak yang berani melakukan proses maintenance terhadap ratusan server tersebut akibat dari kemungkinan rusaknya sudah sangat besar," tuturnya. 

Menurutnya, jika hal itu dibiarkan maka bangsa kita akan mengalami kerugian cukup besar, yakni hilangnya hampir 200-an juta data kependudukan yang selama bertahun-tahun dengan susah payah sudah diupayakan oleh negara bisa diinput, setelah proses perekaman yang melibatkan hampir dua ratus juta penduduk Indonesia. 

Adapun Luqman mengatakan, dari penjelasan jajaran Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan setelah rapat kerja RDP tanggal 5 April, belumlah cukup komprehensif untuk mengantisipasi ancaman hilangnya dua ratusan juta data kependudukan rakyat Indonesia.  

"Saya melihat sampai saat ini belum ada langkah-langkah yang terukur dimana proses peremajaan atau pembaharuan perangkat keras ratusan server milik Dukcapil itu teranggarkan dan menjadi prioritas di Kementerian Dalam Negeri. Tentu ini sangat berbahaya, saya sangat khawatir data kependudukan yang menjadi basis banyak pelayanan negara kepada rakyat ini, apabila systemnya mengalami down dan hardware-nya mengalami kerusakan fatal, maka bisa saja kita akan setback, kembali ke jaman batu," ungkapnya. 

Ia mengatakan, kependudukan yang dikelola oleh Dukcapil Kemendagri sesungguhnya manfaatnya sangat besar.

Hingga hari ini, terdapat sekitar empat ribu lima ratus tujuh belas instansi yang melakukan kerjasama dengan pemerintah terhadap pemanfaatan data kependudukan. 

Dengan banyaknya pihak yang bekerjsama dalam pemanfaatan data kependudukan ini akan menambahi beban kerja ratusan server milik Dukcapil yang secara umur sudah tua dan kondisinya sudah hampir rusak. 

Lebih lanjut, Politisi PKB ini menyatakan, kependudukan yang dikelola oleh Dukcapil juga menjadi basis utama dari data pemilih yang akan dipakai pada event pemilu maupun pilkada serentak 2024 mendatang.  

Untuk itu, kata dia, apabila terjadi kerusakan dengan sistem data center milik Dukcapil, tentu juga akan mengganggu proses pemilu yang akan datang.  

"Oleh karena itu saya berharap masalah ini tidak dianggap sepele. Saya mengetuk hati Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, jika perlu Presiden, untuk turun tangan terhadap masalah data kependudukan yang terancam musnah akibat system baik software maupun hardware-nya tidak dilakukan proses maintenance secara layak," tandasnya.