DPR Minta Pemerintah Segera Susun Aturan Turunan UU TPKS

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

1. Pelecehan seksual nonfisik;
2. Pelecehan seksual fisik;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan sterilisasi; 
5. Pemaksaan perkawinan;
6. Penyiksaan seksual;
7. Eksploitasi seksual; 
8. Perbudakan seksual; dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektron

Sementara itu pada Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

1. Perkosaan;
2. Perbuatan cabul;
3. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
5. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. Pemaksaan pelacuran;
7. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
8. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
9. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
10. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.