Sebut RUU Pemekaran Papua Merupakan Kemunduran Demokrasi, Amnesty International Indonesia: DPR Harus Hentikan Pembahasan

Chandra IswinarnoBagaskara Isdiansyah Suara.Com

Kamis, 14 April 2022 | 13:54 WIB

Sebut RUU Pemekaran Papua Merupakan Kemunduran Demokrasi, Amnesty International Indonesia: DPR Harus Hentikan Pembahasan — Direktur Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid. [Tangkapan layar]

Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Perumusan ulang terkait masa transisi pembentukan DPRP dan penambahan satu pasal baru mengenai tugas pemantauan dan peninjauan undang-undang, setelah UU ini berlaku di dalam Bab IX ketentuan penutup.

1
2
3

Komentar

Berikan komentar disini >

BERITA TERKAIT

Amnesty International Mencatat Ada Penguatan Praktik Otoriter di Berbagai Negara, Termasuk Indonesia

Amnesty International Mencatat Ada Penguatan Praktik Otoriter di Berbagai Negara, Termasuk Indonesia

29 April 2025 | 18:39 WIB WIB

Amnesty Sebut Penolakan Prabowo Jadi Modal Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia

Amnesty Sebut Penolakan Prabowo Jadi Modal Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia

11:53 WIB

Redaksi Tempo Bertubi-tubi Diteror, Usman Hamid: Polisi Harus Ungkap Dalangnya!

Redaksi Tempo Bertubi-tubi Diteror, Usman Hamid: Polisi Harus Ungkap Dalangnya!

20:16 WIB

Amnesty Internasional: Rencana Perluas Jabatan TNI Aktif di Sipil Ancam Demokrasi, Indonesia Selevel Myanmar

Amnesty Internasional: Rencana Perluas Jabatan TNI Aktif di Sipil Ancam Demokrasi, Indonesia Selevel Myanmar

12:39 WIB

Kamisan Tak Padam: 18 Tahun Perjuangan Korban HAM, Janji Ledakkan Tirani

Kamisan Tak Padam: 18 Tahun Perjuangan Korban HAM, Janji Ledakkan Tirani

18:42 WIB

REKOMENDASI

PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun: Komitmen Pemerintah Dinanti Tak Cuma di Atas Kertas

PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun: Komitmen Pemerintah Dinanti Tak Cuma di Atas Kertas

Saat Dedi Mulyadi Jadi Sosok Baru Untuk 'Mendisiplinkan' Anak, Mengapa Dikritik Pakar?

Saat Dedi Mulyadi Jadi Sosok Baru Untuk 'Mendisiplinkan' Anak, Mengapa Dikritik Pakar?

Problem Hukum di Balik Tentara Gerebek Narkoba

Problem Hukum di Balik Tentara Gerebek Narkoba

TERKINI

Penyidik KPK Klaim Dipantau Tim DPP PDIP saat Geledah Rumah Wahyu Setiawan

Penyidik KPK Klaim Dipantau Tim DPP PDIP saat Geledah Rumah Wahyu Setiawan

News | 21:46 WIB

Istri Tom Lembong Diperiksa Sebagai Saksi dalam Dugaan Perintangan Perkara di Kejagung

Istri Tom Lembong Diperiksa Sebagai Saksi dalam Dugaan Perintangan Perkara di Kejagung

News | 21:45 WIB

Menteri Pigai Usul Siswa Kirim ke Barak Jadi Pendidikan Nasional, DPR Buka Suara

Menteri Pigai Usul Siswa Kirim ke Barak Jadi Pendidikan Nasional, DPR Buka Suara

News | 21:34 WIB

Pemda Diminta Proaktif Dukung Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis

Pemda Diminta Proaktif Dukung Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis

News | 21:28 WIB

Gubernur Pramono Deg-degan Icip Air Olahan IPA Mookervart: Ini Kan Bekas Limbah

Gubernur Pramono Deg-degan Icip Air Olahan IPA Mookervart: Ini Kan Bekas Limbah

News | 21:26 WIB

Penyidik KPK: Mobil Hasto Keluar dari PTIK Saat OTT Harun Masiku

Penyidik KPK: Mobil Hasto Keluar dari PTIK Saat OTT Harun Masiku

News | 21:16 WIB

Siapa Satriya Arta Kumbara? Desersi Marinir yang Jadi Tentara Bayaran Rusia

Siapa Satriya Arta Kumbara? Desersi Marinir yang Jadi Tentara Bayaran Rusia

News | 21:03 WIB

Megawati Sentil Ganti Kebijakan Tiap Ganti Presiden, Golkar Kasih Jawaban Menohok

Megawati Sentil Ganti Kebijakan Tiap Ganti Presiden, Golkar Kasih Jawaban Menohok

News | 20:53 WIB

Ulama Bima Dukung Penuh TNI Sikat Habis Gembong Narkoba

Ulama Bima Dukung Penuh TNI Sikat Habis Gembong Narkoba

News | 20:45 WIB

Enggan Beberkan Alasan Prabowo Pertahankan Hasan Nasbi Jadi Kepala PCO, Mensesneg: Rahasia Dong

Enggan Beberkan Alasan Prabowo Pertahankan Hasan Nasbi Jadi Kepala PCO, Mensesneg: Rahasia Dong

News | 20:41 WIB

Tampilkan lebih banyak