Infografis
Kemunculan Partai Mahasiswa Indonesia mendapatkan penolakan dari Pakar Hukum Tata Negara. Partai yang diketuai oleh Eko Pratama ini tentu saja menjadi salah satu dari beberapa kontroversi Ketum Partai Mahasiswa Indonesia.
Kenapa? Karena Eko adalah ketua umumnya yang mana menjadi puncak dari pelaksanaan kebijakan internal Partai Mahasiswa Indonesia. Partai ini ditolak oleh Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.
Penolakan itu karena pendirian partai itu sudah pasti berorientasi kepada kekuasaan. Dia juga mengungkapkan kejanggalan antara nama partai dan anggotanya yang masih mahasiswa, artinya masih sementara saja, sedangkan partai tidak. Penolakan ini dapat disimak selengkapnya di akun Youtube resmi Refly Harun.
4. Benarkah Partai Mahasiswa Indonesia Merupakan Perubahan dari Partai Kristen Indonesia?
Kontroversi ketum Partai Mahasiswa Indonesia, Eko Pratama tak dapat dilepaskan dari sejarah partai yang dinaunginya. Netizen menemukan data dari Kemenkunham, terinput bahwa Partai Mahasiswa Indonesia memilik alamat kantor yang sama dengan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) sehingga banyak yang menduga Partai Mahasiswa Indonesia merupakan partai perubahan dari Partai kristen Indonesia (Parkindo) 1945.
Alamat kantor Partai Mahasiswa Indonesia yang tertera dalam perubahan AD/ART, merujuk kepada alamat DPP Parkindo (Partai Kristen Indonesia) 1945 yang berada di Jalan Duren Tiga Nomor 19D, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.
Masalah ini segera dikonfirmasi oleh Eko Pratama, menyatakan bahwa alamat Partai Mahasiswa Indonesia yang sebenarnya bukan di tempat yang disebutkan itu, namun di Jl. Cikini Raya Nomor 60 Blok 60i, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.
Eko berpendapat, ada kesalahan input data saja. Kesalahan input ini memberi kesan bahwa Partai Mahasiswa Indonesia merupakan perubahan dari Partai Kristen Indonesia (Parkindo).
Demikian sedikit informasi atas sejumlah kontroversi ketum Partai Mahasiswa Indonesia. Semoga bemanfaat.
Baca Juga: Bikin Partai Mahasiswa Indonesia, Pengamat: Berbahaya Jika Mahasiswa Sudah Masuk Politik Praktis
