Suara.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa MPR menolak segala manuver untuk mengubah konstitusi demi menunda Pemilu 2024, termasuk manuver dari perusahaan sawit sebagaimana yang diduga anggota DPR RI Masinton Pasaribu.
Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini memandang manuver perusahaan sawit merupakan suatu kejahatan serius apabila dugaan Masinton benar adanya.
"Kalau benar kabar dari Masinton P, perusahaan sawit sponsori penundaan Pemilu, duitnya buat bayar sidang MPR untuk ubah konstitusi, maka ini kejahatan sangat serius," kata Hidayat seperti dikutip dari Twitter @hnurwahid atas izin darinya, Senin (25/4/2022).
Hidayat menegaskan bahwa MPR menolak manuver-manuver jahat tersebut. Ia sekaligus meminta Kejaksaan Agung yang sebelumnya menetapkan sejumlah tersangka mafia minyak goreng untuk melanjutkan penyelidikannya perihal dugaan Masinton.
"MPR menolak keras manuver dan aksi jahat itu. Mestinya Kejagung segera usut tuntas dan hukum keras," ujarnya.
Sebelumnya, politisi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu, mengatakan, adanya isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden karena pihak oligarki kapital atau kaum pemodal sudah merasa nyaman dengan kondisi hari ini.
"Nah ramai-ramai umpama persoalan penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden ini kepentingan itu, kaum modal tadi mereka sudah nyaman dengan situasi begini. 'Ini kita perpanjang dong nambah periode dong' gitu," kata Masinton dalam agenda diskusi dengan tajuk "Bergerak Bersama Membangun Negeri", di Kawasan Jakarta Selatan, Jumat (22/4/2022).
Menurut Masinton, bagi kaum pemodal atau oligarki kapital sangat mudah untuk memuluskan keinginan untuk penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Ia mengatakan, kaum pemodal hanya tinggal menyiapkan uang dan meninggalkan parpol yang menyatakan penolakan seperti PDIP.
"Karena apa karena kita harus melihat peetama, bagi mereka hari ini gampang bang, oligarki pemodal itu gampang ke itung semua kok, bahkan yang kita dengar PDIP kita tinggalin tinggal itung aja dia siapin duit," tuturnya.
Lebih lanjut, Masinton mengatakan, langkah oligarki kapital atau kaum pemodal itu bisa terlihat dari adanya mobilisasi-mobilisasi yang terjadi. Misalnya adanya dukungan mengklaim petani sawit tiba-tiba menyuarakan 3 periode.
"Kemudian ada ya korelasi dukungan tadi yang tiba-tiba dari petani sawit. Dukung 3 periode, siapa yang memobilisasi itu? Itu petani sawit apa? Petani yang dimobilisasi koorporat tadi. Nah itu lah anggaran nya untuk membayar yang namanya tadi sidang MPR. Nah ini kan bahayanya di situ, nah kita kan harus sampaikan ini enggak bener," tuturnya.
Untuk itu, sikap PDIP melalui Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri menolak adanya isu-isu tersebut untuk menjaga konstitusi.
"Bagi kita di PDIP ya terlepas teman-teman mau suka atau tidak suka ya bu Mega ini mampu menjaga itu tadi, menjaga konstitusi dan semangat kita dalam konteks demokrasi tadi," tandasnya.
