Tak Pusingkan Hasil Survei, Jubir Maruf Amin: Justru Tak Wajar Jika Kepuasan Publik ke Wapres Lebih Tinggi dari Presiden

Agung Sandy Lesmana | Achmad Fauzi | Suara.com

Rabu, 27 April 2022 | 16:22 WIB
Tak Pusingkan Hasil Survei, Jubir Maruf Amin: Justru Tak Wajar Jika Kepuasan Publik ke Wapres Lebih Tinggi dari Presiden
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. [Tangkapan layar]

Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi terkait hasil survei soal kepuasan publik kinerja terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin yang menurun. 

Lewat Juru Bicaranya Masduki Baidlowi, Wapres menyebut, hasil survey tersebut jadi masukan penting bagi dirinya.  Namun, menurut Masduki, Naik dan turunnya kepuasan publik terhadap Presiden dan Wapres, adalah dinamika yang bisa dipahami. 

"Karena fluktuasi kepuasan publik tersebut dipengaruhi oleh persoalan bangsa secara siklikal," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu (27/4/2022).

Masduki mencontohkan, saat ini kepuasan publik menurun, sangat mungkin dipengaruhi oleh problem minyak goreng, kenaikan harga BBM, harga pangan. Selain itu ada isu yang sengaja dihembuskan oleh pihak tertentu terkait penundaan Pilpres.

Problem dan isu yang ada di tengah kehidupan bernegara itu, sangat wajar bila memberikan sentimen negatif terhadap pemerintah, yang dibuktikan dalam hasil survei. 

Meski demikian, masyarakat juga memberikan apresiasi yang positif ketika pemerintah memberikan solusi konkret. 

Contohnya pada awal tahun 2022, sesuai survei Indikator Politik Indonesia kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin mencapai rekor tertinggi. Kepuasan terhadap presiden 71 persen dan Wapres 57,6 persen. 

Saat itu, publik merasakan bagaimana pemerintah berhasil mengatasi penyebaran pandemi Covid-19, secara signifikan. Juga geliat pemulihan ekonomi mulai dirasakan masyarakat.

"Survei Indikator juga menunjukkan bahwa Presiden dan Wapres bekerja dalam irama yang sama. Ketika kepuasan publik naik, keduanya bersama, begitupun ketika turun. Sama-sama turun," kata Masduki.

Ia merasa yakin ke depan kepuasan publik akan kembali meningkat, seiring dengan solusi yang dikeluarkan pemerintah dalam menyelesaikan aneka persoalan yang ada.

Terkait perbedaan yang cukup jauh antara kepuasan publik terhadap Presiden  dan Wapres, Jubir menganggap hal yang wajar. 

"Justru tidak wajar bila kepuasan publik terhadap Wapres lebih tinggi dari Presiden," kata Masduki.

Dia menjelasan sifat pekerjaan Wapres, mempengaruhi rendahnya kepuasan publik. Wapres itu juga tidak memiliki fungsi eksekutoral, fungsinya hanya koordinasi.

"Hal-hal yang dibahas dan diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wapres, eksekusinya ada di kementerian," imbuh Masduki. 

Masduki menmbahkan, yang pasti dalam sisa waktu 2 tahun masa dinasnya, Wapres fokus menyelesaikan tugas-tugas sesuai mandat yang diembannya. 

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Gegara Minyak Goreng, Politisi Nasdem Sebut Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pemerintah Jokowi Turun Drastis

Gegara Minyak Goreng, Politisi Nasdem Sebut Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pemerintah Jokowi Turun Drastis

Bali | Rabu, 27 April 2022 | 15:51 WIB

Sebut Wajar Tingkat Kepuasaan Kinerja Jokowi Jeblok, NasDem: Banyak Pengaruhnya, Paling Gamblang Isu Minyak Goreng

Sebut Wajar Tingkat Kepuasaan Kinerja Jokowi Jeblok, NasDem: Banyak Pengaruhnya, Paling Gamblang Isu Minyak Goreng

News | Rabu, 27 April 2022 | 14:56 WIB

Luhut Heran Elon Musk Dulu Kaku Kini Antusias, Ngaku Karena Paparannya

Luhut Heran Elon Musk Dulu Kaku Kini Antusias, Ngaku Karena Paparannya

News | Rabu, 27 April 2022 | 14:38 WIB

Ternyata CPO Masih Boleh Diekspor, Trus Kemarin Jokowi Larang Ekspor Apa?

Ternyata CPO Masih Boleh Diekspor, Trus Kemarin Jokowi Larang Ekspor Apa?

News | Rabu, 27 April 2022 | 13:53 WIB

Terkini

Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional

Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:41 WIB

33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi

33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:38 WIB

Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia

Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:33 WIB

Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF

Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 22:34 WIB

Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan

Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 22:00 WIB

Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China

Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:50 WIB

Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah

Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:38 WIB

Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP

Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:31 WIB

Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:20 WIB

Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara

Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:01 WIB