Suara.com - Sebanyak 77 perusahaan di Jakarta Barat tidak mau bayar perusahaan penuh ke karyawannya. Hal itu berdasarkan data Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Barat.
Jumlah tersebut mengalami pertambahan setelah sebelumnya tercatat ada 40 perusahaan yang dilaporkan pegawainya pada Selasa (26/4) lalu.
Mayoritas laporan tersebut didasari oleh perusahaan yang tidak mau membayar THR pegawai secara penuh.
Perusahaan pun berdalih tidak bisa membayar THR secara penuh karena kondisi keuangan yang belum stabil di masa pandemi.
"Berdasarkan laporan yang masuk melalui website Kementerian Tenaga Kerja, ada 80 perusahaan yang dilaporkan. Dua ternyata bukan di wilayah kita dan satu laporan sudah dicabut," kata Kepala Seksi Pengawas Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Barat, Tri Yuni Wanto, saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Sudin sudah menindaklanjuti laporan tersebut dengan memberikan surat imbauan untuk membayarkan THR dan pemanggilan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.
Sudin akan menyiapkan surat tugas pengawasan untuk memeriksa lebih lanjut perusahaan tersebut. Jika dalam proses pemeriksaan pihaknya menemukan pelanggaran, maka Tri akan melanjutkan laporan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta.
"Nanti kita buatkan berita acara pemeriksaan. Apabila ditemukan pelanggaran tidak membayar kita akan kasih rekomendasi ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta untuk tindakan lebih lanjut," jelas Tri. (Antara)
Baca Juga: Pedagang Daging Sapi di Jakbar Keluhkan Harga Belum Normal, Sempat Capai Rp 180 Ribu per Kg
