Suara.com - Sri Lanka berupaya tepati tenggat musim tanam untuk mencegah bencana kelaparan. Namun jalan keluar dari krisis ekonomi di negeri kepulauan itu terganjal keengganan Cina memutihkan utang luar negerinya.
Keputusan Presiden Gotabaya Rajapaksa melarang impor pupuk kimia pada April 2021 lalu, berdampak memangkas hasil panen secara drastis di Sri Lanka.
Kini, di tengah bencana ekonomi, pemerintah mencabutkembali larangan tersebut dan berjanji akan menjamin ketersediaan pupuk pada musim tanam September-Maret depan.
"Walaupun kita tidak lagi punya waktu untuk mengimpor pupuk pada musim tanam ini (Mei s/d Agustus), langkah-langkah sudah diambil untuk menjamin ketersediaan cadangan yang cukup untuk musim tanam selanjutnya,” kata Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe via akun Twitternya, Kamis (19/5) malam.
"Saya memohon kepada semua warga untuk memahami situasinya.” Presiden Rajapaksa menunjuk sembilan menteri baru pada Jumat (20/5), antara lain untuk jabatan di Kementerian Kesehatan, Perdagangan dan Pariwisata.
Adapun fungsi menteri keuangan diyakini masih akan diemban Wickremesinghe. Kamis kemarin, Bank Sentral Sri Lanka mengumumkan sudah mengamankan jumlah mata uang asing yang cukup untuk membayar impor bahan bakar.
Uang didapat dari pinjaman Bank Dunia. Namun begitu, suplai gas dan minyak belum sepenuhnya pulih. Krisis ekonomi di Sri Lanka diprediksi akan mencuatkan angka inflasi ke kisaran 40% dalam beberapa bulan ke depan.
Bank Sentral mengatakan, kenaikan inflasi digerakkan oleh gangguan pada rantai suplai. Angka inflasi menyentuh 29,8 persen pada April silam, dengan harga bahan pokok melonjak sebanyak 46,6 persen dari tahun lalu.
Negosiasi utang Sri lanka tahun ini diwajibkan membayar cicilan utang senilai USD 7 miliar atau sekitar Rp. 100 triliun kepada debitur luar negeri. Namun pembayaran dibekukan secara sepihak sementara pemerintah di Kolombo bernegosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Separuh utang Sri Lanka senilai USD 25 miliar didapat dari sektor swasta.
Baca Juga: Krisis Pangan Bikin Warga Sri Lanka Makin Sengsara
Sementara sisanya merupakan ipinjaman dari Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Jepang. Adapun Cina merupakan debitur terbesar ketiga bagi Sri Lanka. Meski begitu, pemerintah di Beijing memiliki kekuatan hukum untuk memperlambat negosiasi restrukturisasi utang.
Cina sejauh ini berjanji akan "memainkan peranan positif” dalam perundingan dengan IMF terkait pinjaman darurat. Beijing menawarkan utang tambahan kepada Sri Lanka, tapi menolak terlibat dalam negosiasi restrukturisasi utang.
Komplikasi dari Beijing "Pemerintah Cina diyakini enggan memutihkan utang Sri Lanka lantaran mengkhawatirkan permintaan serupa dari negara-negara lain yang meminjam duit dari skema Belt and Road Initiative miliknya, kata ekonom Sri Lanka, W.A. Wijewardena.
"Jika Cina memberikan konsesi bagi Sri Lanka, ia juga harus memberikan konsesi serupa kepada kreditur lain,” ujarnya.
"Mereka tidak ingin mengambil risiko tersebut.” Keengganan Cina memutihkan utang negerinya berpotensi menghambat perundingan dengan IMF yang antara lain mengutamakan restrukturisasi utang.
Sektor swasta juga akan terdorong untuk menolak penghapusan utang Sri Lanka. "Minimnya sikap kooperatif oleh Beijing bisa membuat pemulihan utang Sri Lanka menjadi lebih rumit,” kata Aditi Mittal dari lembaga konsultasi Verisk Maplecroft. Bank Sentral Sri Lanka sendiri bersikeras menyiapkan proposal restrukturisasi utang sebagai jalan keluar krisis.
