facebook

Luhut Dapat Tugas Baru Urus Migor, Demokrat: Siap-siap Jadi Menko Minyak Goreng

Bangun Santoso | Bagaskara Isdiansyah
Luhut Dapat Tugas Baru Urus Migor, Demokrat: Siap-siap Jadi Menko Minyak Goreng
Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan. (maritim.go.id)

"...Setelah sebelumnya digelari menteri segala urusan, bisa-bisa sekarang dianggap Menko Minyak Goreng,"

Suara.com - Partai Demokrat menilai ada ketergantungan amat tinggi terhadap Luhut Binsar Panjaitan dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Hal itu lantaran kekinian Menko Marvest tersebut mendapat tugas baru dan khusus untuk mengurusi minyak goreng.

Bahkan Luhut disindir akan mendapatkan gelar atau julukan baru juga dengan diberikan tugas baru urusi minyak goreng, yakni jadi Menko Minyak Goreng.

"Catatan juga perlu kita berikan, terkait tiap permasalahan besar yang muncul, selalu diserahkan kepada satu sosok menteri untuk menanganinya. Ada ketergantungan amat tinggi kabinet Jokowi dengan sosok ini. Setelah sebelumnya digelari menteri segala urusan, bisa-bisa sekarang dianggap Menko Minyak Goreng," kata Koordinator Juru Bicara, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Rabu (25/4/2022).

Herzaky mengatakan, masalah minyak goreng ini sudah berlarut-larut hampir setengah tahun tanpa ada solusi yang memadai. Menurutnya, dengan hanya ketergantungan satu orang menteri saja, bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam kabinet.

Baca Juga: 5 Fakta di Balik Luhut Tangani Minyak Goreng, Solusi dari Setiap Permasalahan

Sementara di sisi lain, Herzaky menyebut rakyat tidak peduli siapa yang mengurus minyak goreng ini di kabinet. Rakyat butuhnya kisruh minyak goreng ini tuntas, harga minyak goreng dalam kemasan kembali turun.

"Mau menko marinvest mengurus minyak goreng yang sebenarnya ranah Mendag atau Menko Perekonomian, rakyat tidak terlalu memikirkan itu. Karena sudah mau enam bulan, masalah minyak goreng ini belum beres-beres juga. Malah terakhir Pemerintah membanggakan berhasil menurunkan harga minyak goreng curah dari 18 ribu ke 17 ribu. Padahal, sebelum kisruh minyak goreng ini, harga minyak goreng dalam kemasan berkisar 13-14 ribuan," tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, hak prerogatif Presiden sebenarnya, untuk menugaskan siapapun untuk bisa membereskan permasalahan di kabinet. Terutama yang berdampak bagi masyarakat banyak. Karena tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden.

"Harapan kita, langkah yang ditempuh Jokowi ini, benar-benar berdampak positif untuk rakyat, tidak seperti kebijakan-kebijakan sebelumnya yang tidak efektif dalam mengatasi masalah minyak goreng," tandasnya.

Adapun untuk diketahui, Presiden Joko Widodo kembali memberikan tugas khusus kepada Luhut. Menko Marves itu ditugasi untuk mengurusi masalah minyak goreng.

Baca Juga: Luhut Singgung Baru Ada 46 Dari 496 Pemda yang Tayangkan e-katalog Produk Dalam Negeri

Hal itu disampaikan Luhut dalam sambutannya secara virtual pada acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 Gamki, Sabtul lalu.

Komentar