Direktur Eksekutif Human Rights Watch Kenneth Roth juga mendukung kebenaran dokumen tersebut. Dia mengatakan kepada DW bahwa "ada banyak alasan" untuk percaya bahwa dokumen-dokumen tersebut akurat.
"Itu sesuai dengan banyak, banyak kesaksian yang diterima Human Rights Watch," kata Kenneth Roth. Dia menyebut pelanggaran terhadap Uighur sebagai "kejahatan brutal terhadap kemanusiaan, hal seperti itu benar-benar tidak ada di tempat lain di dunia saat ini."
Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock hari Selasa (25/4) mengatakan bahwa laporan-laporan terbaru itu, ”mengejutkan, dan bukti baru pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius di Xinjiang."
Baerbock mendesak "penyelidikan transparan" terhadap laporan dalam dokumen yang bocor, kata sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Jerman di Berlin.
Kunjungan Utusan PBB ke Xinjiang hanya upaya 'pemutihan' Bocornya dokumen-dokumen Xinjiang terjadi saat Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet melakukan kunjungan resmi ke Xinjiang.
Namun Kenneth Roth mengatakan dia "khawatir" kunjungan itu hanya digunakan untuk tujuan propaganda oleh pemerintah Cina.
Kenneth Roth mengatakan Bachelet tidak akan memiliki kemampuan untuk "berbicara secara bebas dengan (warga) Uighur" selama kunjungannmya dan mempelajari apa yang sebenarnya terjadi di provinsi tersebut.
"Dan dia akan diperlihatkan orang-orang Uighur yang bernyanyi dan menari dan berpura-pura bahagia, yang merupakan garis pemerintah Cina. Anda tahu, ini benar-benar pemutihan," ujarnya. (hp/vlz)

Baca Juga: Sempat Tutup, Sekolah Muslim Uyghur di Virginia Kembali Buka