Suara.com - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta pemerintah menghentikan rencana penambangan emas di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Desakan tersebut disampaikan lantaran masyarakat orang asli Papua menolak rencana tersebut.
Enembe mengatakan, banyak masyarakat yang takut kehilangan tanah adatnya karena masuk dalam peta rencana penambangan Blok Wabu tersebut.
“Saya pun menerima laporan warga Intan Jaya yang khawatir kehilangan tanah adat. Wajar. Orang Papua itu berkebun. Ekonominya kerakyatan seperti Mohammad Hatta, proklamator Republik Indonesia yang saya hormati dan pernah diasingkan ke Boven Digoel, Papua. Meski hanya satu tahun lagi menjabat, saya akan berusaha menjaga tanah Papua,” kata Enembe saat ditemui di Kantor Penghubung Provinsi Papua, Jakarta Selatan pada Jumat (27/5/2022).
Terkait dengan langah penolakan tersebut, ia sudah mengirimkan Surat bernomor 540/2044/SET tertanggal 18 Februari kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang Penghentian Sementara Proses WIUPK Blok Wabu.
“Terkait rencana penambangan emas di Blok Wabu, saya telah menyurati Menteri ESDM agar menghentikan sementara proses perizinan. Isi surat saya yaitu agar dihentikan sementara sampai situasinya aman,” ucapnya.
Sementara itu, Amnesty International Indonesia menilai Kabupaten Intan Jaya, lokasi cadangan emas Blok Wabu berada, telah menjadi pusat konflik antara aparat keamanan Indonesia dan kelompok prokemerdekaan Papua dalam beberapa tahun terakhir.
Lantaran itu, Amnesty International meminta pihak berwenang Indonesia harus segera menghentikan rencana untuk menambang Blok Wabu di Papua karena berisiko meningkatkan konflik dan melanggar hak-hak Orang Asli Papua (OAP).
“Orang-orang di Intan Jaya hidup di bawah ketakutan terhadap aparat keamanan yang semakin keras dan mengendalikan banyak aspek kehidupan sehari-hari mereka, dan sekarang mata pencaharian mereka berada di bawah ancaman dari proyek yang tidak dipersiapkan dengan baik ini. Sederhananya, Blok Wabu bisa berakibat bencana," tambah Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.
