Batasan-batasan yang terdapat dalam perusahaan outsourcing juga telah disesuaikan dengan regulasi pemerintah yang tercantum di Pasal 66 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur pekerjaan alih daya.
Dalam UU Ketengakerjaan, pekerjaan outsourcing dibatasi hanya untuk pekerjaan di luar kegiatan utama atau yang tidak memiliki hubungan dengan proses produksi kecuali untuk kegiatan penunjang.
Namun, dalam Pasal 66 UU Cipta Kerja, tidak dicantumkan batasan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dilarang dilakukan pekerja alih daya, dan hanya menyebut pekerjaan alih daya didasarkan pada perjanjian waktu tertentu dan tidak tertentu.
Kontributor : Syifa Khoerunnisa