REGIONAL:
Suara.com - Dunia kerja kemungkinan akan berubah bagi jutaan pekerja di Australia. Pemerintahan baru Partai Buruh telah menjanjikan adanya transformasi besar, termasuk menaikkan gaji pekerja.
"Perubahannya mungkin akan sangat besar," kata Dr Giuseppe Carabetta, dosen University of Sydney.
"Ini perubahan dari segala aspek, mulai dari keamanan pekerjaan, kesenjangan upah karena gender, menangani masalah seperti kontrak tetap dan sistem tawar-menawar perusahaan," katanya kepada ABC News.
Pekerjaan dan kehidupan yang tidak pasti
Narasi perubahan yang bertujuan agar kepastian kerja lebih terjamin disambut baik oleh Janine Saligari, seorang pekerja tidak tetap.
"Sulit sekali," ujar Janine tentang pekerjaannya.
"[Kondisi pekerjaan saya] menyulitkan dalam hal waktu, uang, dan anggaran rumah tangga. Sangat membuat stress."
Janine menekuni sebagian besar kariernya di bidang layanan masyarakat, di mana dia bekerja dengan perempuan, pencari suaka, dan orang-orang berlatar belakang migran.
Pekerjaan ini membuatnya merasa senang, namun Janine harus berhadapan dengan posisi yang tidak pasti, yaitu kontrak jangka pendek serta penempatan sementara yang tidak memberikan cuti, gaji saat berlibur, dan dana pensiun yang cukup.
Namun dia sudah memiliki posisi yang terbilang stabil di Melbourne di mana kondisinya lebih melegakan daripada sebelumnya.
"Biasanya saya harus membayar tagihan dan melakukan banyak perencanaan demi punya tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membayar uang sekolah anak," katanya.
Janine ingin agar pekerja lain sepertinya bisa memiliki jaminan kerja yang lebih baik sehingga dapat membuat perencanaan jangka panjang.
"Supaya mereka bisa berpikir untuk membeli mobil yang lebih bagus atau rumah, pendidikan, dan prospek masa depan yang cerah," katanya.
"Mereka bisa hidup dengan lebih stabil."
Pemerintahan baru
Pemerintah Australia yang baru telah berjanji untuk menciptakan kepastian pekerjaan yang aman, sejalan dengan isi undang-undang ketenagakerjaan atau 'Fair Work Act'.
Fokus ini akan mengubah kebijakan lembaga keadilan pekerja atau 'Fair Work Commission' yang menetapkan upah minimum dan menengahi perselisihan antara pekerja dan pengusaha.
Jika terjadi perubahan, komisi tersebut harus menempatkan keamanan pekerjaan sebagai fokus kebijakan dalam mengambil keputusan di samping faktor lain seperti produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dr Leonora Risse, dosen senior ekonomi di RMIT University, mengatakan selama beberapa tahun terakhir, "jumlah laba dan pendapatan pekerja semakin menurun", karena semua ini jatuh ke tangan pemberi kerja, pemilik modal, dan pemilik bisnis.
"Gaji karyawan, hubungan produktivitas dan upah semakin memburuk dari waktu ke waktu."
Pergeseran ini telah mendorong pemerintahan baru Australia untuk lebih memperhatikan aspek kepastian kerja, bagaimana upah ditetapkan, dan apa yang terjadi dalam bidang gig ekonomi yang sedang marak.
Partai Buruh telah berjanji untuk menetapkan jumlah upah minimum dan aturan baru bagi perekonomian gig dan pekerja lepas.
Menurut Dr Leonora, "proposal Partai Buruh untuk menambahkan prinsip kesetaraan gender dalam undang-undang ketenagakerjaan juga akan sangat membantu dalam menyelesaikan masalah gaji rendah dalam sektor yang didominasi perempuan, seperti panti jompo dan penitipan anak".
Karena perbedaan jumlah gaji karena gender di sektor tersebut disebabkan oleh pemberian upah yang rendah.
"Cara kerja [komisi] saat ini menyulitkan sektor-sektor tersebut untuk memohon kenaikan upah," kata Dr Leonora.
Mengubah undang-undang dengan menambahkan aspek kesetaraan gender sebagai bagian dari undang-undang ketenagakerjaan akan memaksa 'Fair Work Commission' untuk mempertimbangkan mengapa sektor tertentu layak menerima bayaran lebih, di samping mengubah "norma sosial yang sudah lama diterapkan di mana karyawan perempuan dan pekerjaan sebagai perawat dianggap kurang berbobot".
Pengusaha tidak setuju
Namun, kaum pengusaha Australia tidak berpandangan bahwa ekonomi gig telah memperburuk kepastian kerja dan berargumen bahwa perubahan yang ada akan merusak industri yang sudah dalam kondisi baik bagi pelanggan dan pekerja.
Beberapa tantangan yang sedang dihadapi pengusaha, menurut Innes Willnox dari Australian Industry Group, antara lain gangguan rantai pasokan, kenaikan gaji pegawai dan materi, kelangkaan pekerja, pertumbuhan nilai produktivitas yang lemah, dan kenaikan suku bunga.
"Dalam situasi ini, hal terakhir yang kita inginkan adalah bagi pasar buruh dan fleksibilitas kerja untuk dilumpuhkan aturan baru," katanya.
Kelompok tersebut mewakili sebagian besar "platform" bisnis dengan model pemberian kerja yang tengah populer di mana aplikasi membantu menghubungkan pekerja dan pekerjaannya.
Dalam pidato di hadapan Komunitas Hubungan Industri New South Wales sebelum pemilu, Innes mengatakan hak yang secara umum dimiliki pemberi kerja tidak sesuai dengan bagaimana pekerja melakukan tugasnya.
Contoh utamanya adalah persyaratan "minimum jam kerja tiga atau empat jam" yang sangat umum di dalam kontrak besar bernama 'awards'.
"Karyawan platform mungkin bisa masuk ke dalam satu atau lebih aplikasi menunggu pekerjaan ketika tidur-tiduran di sofa," katanya.
"Kapan pekerjaan dimulai dan berakhir untuk pekerja platform jauh lebih kompleks daripada untuk seorang karyawan biasa."
Pekerja yang tidak melamar
Ketika kita bergantung pada pekerjaan dengan algoritme dari aplikasi, kenaikan pendapatan seperti apapun pasti diterima demi pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Setidaknya demikian bagi Nabin Adhikari, yang bekerja sebagai pengantar makanan dan belanjaan di Canberra.
Naiknya harga bensin dan biaya hidup harian telah menambah pengeluarannya untuk biaya perawatan mobil sehingga membatasi keuntungannya.
Kurangnya transparansi dalam penggajiannya juga menjadi masalahnya sehari-hari.
"Kami tidak pernah tahu bagaimana sistem kami digaji," katanya.
"Pihak korporat memutuskan apa yang akan kami terima, tidak ada dasar yang jelas dalam menentukan sistem penggajian kami."
Ketidakmampuan untuk melawan pemecatan yang tidak adil atau hukuman algoritmik — di mana pekerja dihukum, diblokir, atau dibatasi aksesnya di aplikasi — menjadi masalah lain bagi pekerja seperti Nabin.
"Kalau ada [upah] pembayaran minimum, banyak hal akan banyak berubah," katanya.
"Penetapan gaji minimum adalah pendapatan prospektif dan pasti adalah hal yang baik untuk didengar. Dan kepastian kerja adalah bagian integral."
Tekanan semakin bertambah
Reformasi hubungan industri mungkin bisa menjadi hal yang paling berdampak sejak reformasi yang dilakukan selama tahun 2000-an di bawah skema 'WorkChoices' dalam pemerintahan mantan Perdana Menteri John Howard.
Dr Risse dari RMIT University mengatakan reformasi ini dirancang untuk meningkatkan daya saing, fleksibilitas, dan efisiensi di pasar tenaga kerja.
"Tetapi [ekonomi gig] melemahkan kekuatan negosiasi karyawan dengan diperlukannya kesepakatan bersama dan bagaimana pendulum penetapan syarat dan ketentuan kerja mengarah pada pemberi kerja."
Bagi Andrew McKellar, ketua grup lobi bisnis Kamar Dagang dan Industri Australia, semua ini tergantung pada apa yang kita inginkan menjadi inti dari sistem hubungan industri.
"Keamanan kerja bisa dibilang tidak pernah lebih baik sekarang," katanya.
"Tingkat pengangguran saat ini 3,9 persen, lapangan kerja terus bertambah, lowongan pekerjaan yang tidak terisi masih banyak, bisnis kesulitan mendapatkan tenaga kerja."
Andrew berharap pertemuan antara pengusaha, serikat pekerja dan lainnya — di bulan September — akan mengubah mengubah percakapan ini.
"Semua ini adalah tentang mendorong fleksibilitas dan mendapatkan hasil produktivitas," katanya.
"Itulah satu-satunya cara kita bisa melihat kenaikan upah riil dalam ekonomi Australia."
Dr Giuseppe Carabetta dari University of Sydney sedang menunggu undangannya — dan mempertimbangkan apa yang dikatakan Perdana Menteri Albanese tentang pendekatannya secara keseluruhan terhadap pemerintahan.
"Dia menginginkan pendekatan yang lebih kolaboratif. Hal-hal ini memakan waktu."
Diproduksi oleh Natasya Salim dari laporan dalam bahasa Inggris
TERPOPULER
