REGIONAL:
Suara.com - Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK menyita sejumlah uang hingga dokumen dalam penggeledahan di Kantor PT. Summarecon Agung (SA) Tbk. Penggeledahan dilakukan terkait kasus suap izin pembangunan apartemen yang telah menjerat eks Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti sebagai tersangka.
"Ditemukan dan diamankan berbagai bukti di antaranya dokumen hingga sejumlah uang," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (7/6/2022).
Tim penyidik, kata Ali, masih menghitung uang yang disita dari kantor PT. SA diduga terkait dengan perkara suap ini.
"Masih dilakukan penghitungan yang diduga kuat berkaitan dengan perkara," ujar Ali.
Untuk barang bukti yang ditemukan, kata Ali, selanjutnya akan dianalisa dan dilakukan penyitaan.
"Untuk melengkapi berkas perkara dari para tersangka," kata dia.
Tersangka
Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Haryadi bersama tiga tersangka lain. Mereka yakni, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta, Nurwidhihartana (NWH) dan Sekretaris Pribadi sekaligus ajudan Haryadi, Triyanto Budi Yuwono (TBY).
Sedangkan, tersangka pemberi suap yakni Vice President Real Estate PT Summarecon Agung, Oon Nusihono (ON).
Kasus ini berawal terkait permintaan izin mendirikan bangunan (IMB) yang diajukan oleh Oon Nusihono dengan mendirikan apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro.
Diketahui wilayah itu merupakan masuk dalam Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta.
Sehingga, Haryadi Suyuti menerbitkan surat rekomendasi yang mengakomodir permohonan tersangka Oon dengan menyetujui tinggi bangunan melebihi batas aturan maksimal sehingga izin bangunan dapat diterbitkan.
Selama proses penerbitan izin tersebut sejak 2019 sampai 2021, setidaknya Haryadi menerima uang secara bertahap dengan nilai Rp 50 juta. Uang itu diberikan Oon melalui tangan kanan Haryadi yakni Tri Yanto Budi.
Dalam OTT pun tim satgas KPK menyita uang mencapai 27.258 ribu dolar Amerika Serikat di rumah dinas Wali Kota Yogyakarta. Uang itu berasal dari tersangka Oon untuk diberikan kepada Haryadi.
"Untuk proses penyidikan dapat efektif, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan para tersangka untuk masing-masing selama 20 hari pertama sampai dengan 22 Juni 2022,"
TERPOPULER
