Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkap pembagian sertifikat lahan masyarakat hanya bisa mencapai 500 pada 2015 silam. Meski angkanya sudah naik, Jokowi menyebut masih ada masalah ego sektoral yang menyebabkan sulitnya warga mendapatkan sertifikat lahannya.
Jokowi mencontohkan pada persoalan yang terjadi khususnya di pulau-pulau kecil di mana warga suku Bajo yang hidup di atas permukaan air. Meski sudah mendapatkan sertifikat, namun ia menyinggung adanya masalah di baliknya.
Itu disampaikan Jokowi saat berpidato dalam acara Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit 2022) yang disiarkan langsung melalui YouTube Kementerian ATR BPN, Kamis (9/6/2022).
"Ternyata ributnya antar kementerian. Enggak bisa, pak, ini diberi karena ini haknya kementerian KKP, enggak bisa diberikan," kata Jokowi.
"KLHK juga gitu, enggak bisa pak, ini adalah kawasan hutan lindung karena disitu ada coral, ada terumbu karang itu hak kami. Ributnya hanya masalah gitu-gitu, dari dulu. Termasuk urusan sertifikat itu juga gitu-gitu itu," sambungnya.
Kepala Negara akhirnya mengungkap kalau selama ini, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat tidak bekerja secara terintegrasi. Ia menyebut kalau mereka kerap bekerja dengan berjalan secara sendiri-sendiri demi mengedepankan ego.
"Kalau diterus-teruskan enggak akan rampung persoalan negara ini," tuturnya.
Dengan adanya pertemuan GTRA Summit 2022, Jokowi berharap bisa mengintegrasikan seluruh kementerian/lembaga serta pemerintahan daerah. Ia mau semuanya bekerja dengan tujuan yang sama untuk menuntaskan permasalahan lahan yang ada di masyarakat.
Itu disampaikan Jokowi karena dirinya enggan melihat ada sengketa lahan lagi. Menurutnya, sengketa lahan itu bisa berdampak hingga ke sosial maupun ekonomi.
"Antar kampung berantem bisa karena sengketa lahan. Rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan, hati-hati ini, hati-hati dampak sosialnya, dampak ekonominya, dampaknya ke mana-mana."
