Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan penyebab mangkraknya pembangunan jalan tol selama puluhan tahun itu hanya karena persoalan kecil. Menurutnya, masalahnya hanya persoalan ego dari masing-masing kementerian yang terkait dengan pembangunan jalan tol.
Jokowi mengatakan kalau mangkraknya pembangunan jalan tol itu dikarenakan masalah pembebasan lahan. Masalah pembebasan lahan itu dilihatnya tidak kunjung selesai karena nihilnya kerja kementerian yang terintegrasi.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat berpidato dalam acara Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit 2022) yang disiarkan langsung melalui YouTube Kementerian ATR BPN, Kamis (9/6/2022).
"Karena apa? Tidak saling komunikasi antara BPN (Badan Pertahanan Nasional) dengan daerah, antara BPN dengan yang ingin mengerjakan tol kementerian PU, ya enggak sambung. (Pembangunan) berhenti ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun, saya ke lapangan, ini persoalan apa kok enggak rampung-rampung," jelas Jokowi.
Jokowi tergelitik sendiri karena melihat jajarannya tidak mampu menyelesaikan masalah yang menurutnya sangat mudah untuk diselesaikan.
"Persoalan kecil tapi enggak bisa diselesaikan oleh pembuat kebijakan, siapa? Ya kita sendiri, kan lucu banget kita ini," ujarnya.
Kepala Negara kemudian mencontohkan saat dirinya memerintahkan jajarannya untuk segera menyelesaikan persoalan. Hanya melalui sambungan telepon, perintah Jokowi itu bisa berjalan hingga masalahnya tuntas dalam waktu kurang dari dua pekan.
Hal tersebut juga membuatnya sempat bingung kenapa permasalahan pembebasan lahan tidak kunjung selesai sehingga mengakibatkan mangkraknya pembangunan jalan tol.
Atas kondisi tersebut, Jokowi meminta kepada seluruh pejabat baik di kementerian/lembaga pusat hingga ke pemerintahan daerah harus bisa bersinergi dan saling terbuka. Ia tidak mau kalau janji untuk saling bersinergi itu hanya sekedar ucapan dalam forum saja.
Baca Juga: Penjelasan Jokowi Hubungannya Tidak Renggang dengan Megawati Soekarnoputri
"Saya ingatkan lagi saya tidak bisa mentoleransi, mentolerir terjadinya kerugian negara, terjadinya kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga kita, itu udah stop, cukup, stop, persoalan dimulai dari sini, semuanya harus membuka diri."
