Suara.com - Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid mengaku mendengar perihal adanya kabar bahwa reshuffle kabinet dilakukan pada Rabu 15 Juni, 2022.
Jazilul menilai kabar itu bisa saja benar, mengingat Rabu di tanggal itu merupakan Rabu Pon. Hari di mana Presiden Jokowi biasa mengambil dan memutuskan kebijakan penting, termasuk reshuffle.
"Ya terdengar itu dan 15 Juni itu Rabu Ponnya biasanya ada itu," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2022).
Kendati begitu, Jazilul tidak ingin berandai-andai apalagi memastikan kebenaran kabar yang ia dengar. Ia berujar reshuffle merupakan kewenangan Jokowi.
"Ya enggak tahu tapi harinya Rabu Pon. Kalau menunggu Rabu Pon berikutnya nunggu 40 hari lagi. Jadi lazimnya itu biasanya ada kecuali salah hitungan lagi," kata Jazilul.
Soroti Menteri Keluyuran buat Pencitraan
Sebelumnya, PKB menyoroti sejumlah menteri yang dinilai kerap keluyuran untuk pencitraan. Sorotan itu muncul di tengah isu kocok ulang menteri atau reshuffle kabinet.
Jazilul mengatakan saat ini sulit untuk mencari orang untuk menggantikan menteri untuk benar-benar bisa bertahan dan menangani tugas di tengah kondisi krisis.
Minimal, kata Jazilul, orang tersebut yang nantinya menjadi menteri harus kreatif untuk membantu presiden.
Baca Juga: PKB Buka Peluang Dukung Anies jadi Cawapres, Asal Bisa Tarik Partai yang Punya Suara 10 Persen
"Minimal kreatif untuk membantu presiden. Malah menterinya sibuk keluyuran pencitraan sebagian," kata Jazilul.
Jazilul enggan menyebut siapa menteri yang dianggap kerap keluyuran untuk melakukan pencitraan.
Ia hanya menyebutkan secara tersirat menteri mana saja yang kemudian dinilai melakukan pencitraan demi menaikkan elektabiltas untuk Pilpres 2024.
"Katanya ada di ATM, ada di objek-objek wisata. Itu gak ada soal sih tapi saya pikir bukan itu dasar untuk reshuffle," kata Jazilul.
Sementara itu perihal isu reshuffle pada 15 Juni mendatang, Jazilul menilai informasi tersebut masih sayup-sayup terdengar. Ia menegaskan PKB menyerahkan sepenuhnya tentang reshuffle kepada Presiden Jokowi.
"Tapi kami berharap agar reshuffle ini tidak menambah beban karena kan pasti namanya reshuffle itu kan ada dampaknya buat menteri yang diganti atau menteri yang mengganti."
