Infografis
"Dulunya kebanyakan adalah warga miskin."
Pencari suaka dari beberapa perahu ini mengatakan kepada ABC bahwa untuk perjalanan ke Australia mereka harus membayar sekitar 1 juta rupee atau sekitar Rp40 juta.
"Saya pegawai negeri. Saya tidak punya uang banyak. Gaji saya kecil jadi saya harus meminjam uang dan membayar penuh kepada pemilik perahu," kata Sujith seorang kepala sekolah kepada ABC.
"Seperti diketahui pemerintah Australia, kami sedang kesusahan, kami tidak memiliki makanan. Kami bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa bulan ke depan.'
Poopalapillai adalah salah seorang yang berada di dalam perahu yang dicegat oleh angkatan laut Sri Lanka di perairan Batticaloa dua hari sebelum hari pemilu Australia 18 Mei lalu.
Perahu mereka hampir tenggelam dengan 40 orang di dalamnya.
"Mereka mengatakan bahwa pemerintah Australia akan berubah, pemerintahan baru nantinya adalah pemerintahan yang bagus, dan mereka akan mengizinkan kami masuk ke sana," kata Poopalapillai kepada ABC.
"Perjalanannya sangat sulit, tapi saya berusaha bertahan. Saya harus meninggalkan negeri ini.
"Angkatan Laut melihat kami dan memerintahkan perahu kami berhenti. Namun awak perahu tidak mau dan karena kapal angkatan laut besar, gelombang yang ditimbulkannya menyebabkan perahu kami hampir karam."
Baca Juga: Kenapa Kaum Muda Sri Lanka Menjauhi Politik Praktis?
Beberapa pencari suaka bahkan mengatakan mereka tidak mengetahui adanya pemerintahan baru, tapi mengatakan adanya pemerintahan baru akan memperbesar peluang mereka masuk ke Australia.
Pemerintah Australia sekarang sedang melakukan kampanye 'anti penyeludup manusia di Sri Lanka, dan juga di beberapa negara lain bertajuk 'Zero Chance.'
Meski demikian tampaknya informasi menyesatkan mengenai kemungkinan bisa masuk ke Australia lewat laut sudah beredar di komunitas di Sri Lanka.
"Saya mendengar pemerintah Australia melakukan propaganda untuk tidak mendatangi Australia lewat laut tetapi mereka yang tiba dengan perahu akan dikirim ke beberapa pulau dan kemudian mereka akhirnya akan diizinkan tinggal di Australia," kata Poopalapillai.
PBB memperingatkan bahwa Sri Lanka sedang berada dalam keadaan darurat kemanusiaan, setelah harga-harga bahan kebutuhan terus meroket, dan pemerintah tidak bisa melakukan impor barang karena tidak adanya devisa mata uang asing.
Selama empat bulan ke depan keadaan diperkirakan akan terus memburuk, dengan prediksi bahwa pasokan BBM dan makanan akan menurun, dan mereka dari kalangan miskin yang akan paling menderita.
