Suara.com - Masa tunggu pelantikan presiden baru setelah waktu pencoblosan pada Pilpres 2024 bakal lama. Fenomena itu membuat presiden yang lama, bakal seperti lame duck atau 'bebek lumpuh' selama masa jeda.
"Yang dimaksud di sini sebagai 'bebek lumpuh', adalah presiden yang sedang menjabat. Tak bisa lagi mengeluarkan kebijakan efektif dan strategis, karena sudah ada presiden dan wakil presiden baru, meskipun belum dilantik," kata cendekiawan muslim Profesor Azyumardi Azra seperti dikutip dari Antara, Sabtu (25/6/2022).
Dia menjelaskan, Pilpres 2024 akan digelar tanggal 14 Februari. Sedangkan pelantikan pemenangnya digelar 20 Oktober pada tahun yang sama.
Periode Februari hingga Oktober 2024 adalah jeda waktu yang lama. Itu belum menghitung kalau nantinya terdapat gugatan hukum hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi.
"Keanehan yang terbentuk adalah Indonesia seakan memiliki 'dua' presiden, yakni presiden yang masih menjabat, dan presiden terpilih hasil pemilu."
Kondisi politik nasional seperti itu, kata dia, bakal mengakibatkan kevakuman pemerintah selama 8 bulan. Bisa juga berpotensi disorientasi pemerintahan.
Tapi, kata Azyumardi, jadwal pilpres sudah tak lagi bisa diubah. Karenanya, pengalaman politik ini hanya bisa dijadikan pelajaran penting bagi anggota DPR hasil Pemilu 2024.
"Semoga para anggota Parlemen hasil Pileg 2024 nantinya akan memperbaiki hal ini, agar praktik demokrasi kita semakin membaik," kata dia.
Direktur Eksekutif SMRC Sirojuddin Abbas membenarkan bahwa segera setelah pilpres, baik putaran satu atau dua, pengaruh atau posisi tawar presiden yang sedang menjabat kemungkinan besar akan menurun di kalangan sekutu politiknya.
"Periode lame duck pun akan terjadi selama 8 atau 4 bulan. Pada saat itulah sekutu politik akan pergi ke pemenang atau presiden terpilih. DPR juga mulai tidak responsif terhadap keinginan presiden petahana," kata Sirojudin.
Pengaruh lainnya, lanjut Sirojudin, adalah penurunan pengaruh presiden yang menjabat di organisasi pemerintahan, terutama di kementerian yang dipimpin dari kalangan berlatar-belakang parpol. Kerja birokrasi pun menjadi terhambat.
"Birokrasi kita cenderung mendekat kepada kabinet bayangan atau tim pemenang," ujarnya.
Sementara itu, Pemerhati isu-isu strategis Prof Imron Cotan mengatakan "lame duck" akan berimplikasi pada penggunaan APBN, "state procurement".
Pemerintah yang terkena situasi bebek lumpuh, menurut Imron tidak akan optimal menggunakan anggaran negara. Dan bila itu terjadi, lanjut dia perekonomian negara akan terganggu.
"Belanja negara itu penting untuk memutar perekonomian nasional, karena Indonesia dan negara-negara di dunia lain juga sedang menghadapi disrupsi market, akibat dari beberapa hal, seperti pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina," ujar Imron.
Maka, menurut Imron yang harus menjadi perhatian bersama adalah agar implementasi APBN pada 2024 tidak terganggu, dan diperlukan kebijakan kolektif dari para elit, untuk menyatukan sikap mengatasi periode tersebut.
Sebab, menurutnya bila hal itu tidak diantisipasi, maka Indonesia berpotensi terjerumus pada krisis ekonomi dan sosial, yang tidak diinginkan semua pihak.
"Kita mendengar Presiden Jokowi menyatakan sudah ada 60 negara menuju krisis ekonomi saat ini, dan bahkan beberapa di antaranya sudah bangkrut. Seperti Sri Lanka, di sana sudah tak ada pemerintahan, sudah tak ada lagi pelayanan publik. Jangan sampai Indonesia mengarah ke sana," ujar Imron.
TERPOPULER
