Wamenag Sebut Rasa Sensitif Manajemen Holywings Tumpul Gegara Buat Promosi Miras 'Muhammad'

Suara.com - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi menilai rasa sensitif keberagaman yang dimiliki oleh pihak manajemen restoran dan bar, Holywings sangat tumpul. Karena itu mereka tidak berpikir panjang saat membuat promosi produk yang malah melukai perasaan umat beragama.

Hal tersebut disampaikan Zainut karena ia menyesalkan atas keputusan Holywings yang membuat promosi minuman keras (miras) dengan menyantumkan nama Muhammad.

"Saya sangat menyesalkan terjadinya kasus tersebut. Hal ini menunjukkan betapa tumpulnya rasa sensitif keberagamaan pihak manajemen," kata Zainut dilansir dari Antara, Senin (27/6/2022).

Terkait dengan kasus penyantuman nama Muhammad dan Maria, pihak kepolisian telah menetapkan enam karyawan Holywings. Zainut mengapresiasi atas cepatnya langkah pihak kepolisian untuk menindak serta menahan pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana penistaan agama.

Lebih lanjut, Zainut meminta Polri untuk terus mengembangkan dalam proses penyidikannya guna mengetahui motif pelaku.

Dalam kesempatan yang sama, Zainut juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat kepolisian. Ia meyakini aparat penegak hukum akan bertindak secara profesional, proporsional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

"Karena kasusnya sudah ditangani oleh kepolisian maka saya meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan anarkis," terangnya.

Ia berharap kejadian konten kontroversial itu menjadi pelajaran bagi para pengusaha agar dalam menjalankan roda bisnisnya tetap menjunjung nilai-nilai kesakralan agama.

"Jangan hanya untuk mengejar keuntungan bisnis atau sekedar untuk meningkatkan promosi produknya, berani menabrak dan melanggar hukum dan mencederai kesucian agama," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI, Deding Ishak, menegaskan bahwa proses hukum terhadap para pelaku harus memberikan efek jera. Deding enggan apabila proses hukum diwarnai dengan pertimbangan politis, apalagi bisnis atau ekonomi.

Sehingga, kata dia, akan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.

"Ini masalah serius. Tidak boleh dianggap sepele. Pemerintah dan penegak hukum harus ajeg dan konsisten dalam penegakan hukum," tegas Deding.