REGIONAL:
Suara.com - Lembaga Survei Political Weather Stations (PWS) merilis hasil survei tentang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Survei dilaksanakan pada 15 hingga 8 Juni 2022 di 34 Provinsi di Indonesia. Hasilnya, 62,8 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf.
"Mengenai kinerja pemerintahan Jokowi, mayoritas responden 62, 8 persen mengaku puas/sangat puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf saat ini," ujar Peneliti Senior PWS Mohammad Tidzi dalam jumpa pers secara virtual, Rabu (6/7/2022).
Sementara kata Tidji 23,5 persen menyatakan kurang/ tidak puas. Kemudian 9,7 persen menyatakan tidak tahu.
"Ada sedikit penurunan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf dibandingkan survei sebelumnya," tutur dia.
Kemudian terkait kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah menangani pandemi Covid-19, sebanyak 80,4 persen responden menilai kinerja pemerintah dalam menangani masalah pandemi Covid-19 baik atau sangat baik.
Hanya 18,4 persen kata Tidzi yang menganggap kinerja pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19 selama ini kurang baik/sangat kurang baik. Lalu 1,2 persen yang menjawab tidak tahu.
Survei juga menanyakan terkait rencana perubahan status pandemi menuju endemi yang direncanakan pemerintah. Hasilnya 88,2 persen menyatakan setuju/sangat setuju.
"Hanya 10,19 yang menyatakan kurang setuju/sangat tidak setuju. Sementara hanya 1,796 yang menjawab tidak tahu atau tidak dapat bersikap," kata dia.
Terkait manfaat vaksin, Tidzi menuturkan 68,9 persen responden menyatakan percaya bahwa vaksin 1, 2 dan booster dapat meningkatkan imunitas tubuh dalam menghadapi Covid-19. Sementara itu 4,1 persen yang mengaku tidak percaya pada efektivitas vaksin.
"24,9 (persen) masih ragu-ragu vaksin efektif untuk meningkatkan imunitas tubuh menghadapi Covid-19," ungkap Tidzi.
Lebih lanjut, Tidzi menyebut pihaknya juga menanyakan kepada responden terkait masalah nasional yang dianggap sangat mendesak untuk ditangani oleh pemerintah. Mayoritas responden, kata Tidzi, menyatakan masalah ekonomi merupakan yang paling krusial yang harus ditangani pemerintah.
"Mayoritas publik, masalah ekonomi adalah masalah nasional yang paling besar untuk ditangani oleh pemerintah. Mereka yang hanya bisa menyebut "masalah ekonomi" dan tidak secara spesifik masalah apa sebesar 23,5 persen responden," tutur Tidzi.
Responden juga menyatakan masalah harga sembako, kenaikan harga BBM dan masalah lapangan kerja juga harus ditangani pemerintah.
"Sedangkan yang dapat menyebut lebih spesifik, yakni masalah mahalnya harga sembako (17,1), masalah minyak goreng (13,5), kenaikan harga BBM (10,5 persen) dan masalah lapangan kerja (10,4 persen)," katanya.
TERPOPULER
