REGIONAL:
Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat bukti dugaan suap PT Summarecon Agung dalam pencairan keuangan untuk pengajuan perizinan apartemen di Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam kasus ini, lembaga antirasuah sudah menjerat eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka.
Keterangan itu digali penyidik antirasuah setelah memeriksa saksi Staf Akunting PT Summarecon Agung, Yudith; Karyawan PT Grahacipta Hadiprana, Firdause Santiaji; dan Staf Finance PT Summarecon, Marcella Devita.
"Didalami antara lain terkait dengan proses pencairan keuangan di PT. SA Tbk untuk pengajuan izin apartemen ke Pemkot Yogyakarta," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (13/7/2022).
Para saksi juga, kata Ali, dicecar penyidik antirasuah mengenai adanya aliran uang ke kantong Haryadi serta sejumlah pihak lain selama proses izin mendirikan apartemen tersebut.
"Juga dugaan adanya aliran uang untuk tersangka HS (Haryadi Suyuti) dan beberapa pihak lainnya dalam proses pengajuan izin apartemen dimaksud," ucap Ali
Sementara itu, saksi Staf Akunting PT Summarecon Property Development, Amita Kusumawaty tidak hadir dalam pemeriksaan penyidik. Ia meminta penjadwalan ulang pemanggilan.
"Tidak hadir dan konfirmasi untuk di jadwal ulang," imbuhnya
Tiga Tersangka
KPK telah menetapkan Haryadi bersama tiga tersangka lain. Mereka yakni, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta, Nurwidhihartana (NWH) dan Sekretaris Pribadi sekaligus ajudan Haryadi, Triyanto Budi Yuwono (TBY).
Sedangkan, tersangka pemberi suap yakni Vice President Real Estate PT Summarecon Agung, Oon Nusihono (ON).
Kasus ini berawal terkait permintaan izin mendirikan bangunan (IMB) yang diajukan oleh Oon Nusihono dengan mendirikan apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro.
Diketahui wilayah itu merupakan masuk dalam Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta.
Sehingga, Haryadi Suyuti menerbitkan surat rekomendasi yang mengakomodir permohonan tersangka Oon dengan menyetujui tinggi bangunan melebihi batas aturan maksimal sehingga izin bangunan dapat diterbitkan.
Selama proses penerbitan izin tersebut sejak 2019 sampai 2021, setidaknya Haryadi menerima uang secara bertahap dengan nilai Rp 50 juta. Uang itu diberikan Oon melalui tangan kanan Haryadi yakni Tri Yanto Budi.
TERPOPULER