Lewat Surat Terbuka, KontraS Desak Jokowi Perbaikan Kinerja Penuntasan Kasus Paniai Berdarah

Lebih lanjut, Fatia menyebut kalau proses penuntasan atas peristiwa Paniai akan menjadi cerminan dari kualiatas seorang Jokowi dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat.

Berikut tiga desakan KontraS kepada Jokowi:

1. Mengevaluasi hasil penyidikan Kejaksaan Agung yang berisi sejumlah kejanggalan dan mencoreng komitmen Negara dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat di Peristiwa Paniai.
2. Menyelenggarakan Pengadilan HAM Paniai di wilayah Papua demi menjamin dan memberikan hak akses keadilan bagi para korban dan masyarakat Papua, sebagaimana yang telah menjadi ketentuan dan mandat UU 2/2021 jo. UU 21/2000 tentang Otonomi Khusus Papua jo. UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM.
3. Memenuhi jaminan perlindungan dan juga hak-hak para korban dengan memerintahkan Kejaksaan Agung, Komnas HAM dan LPSK untuk proaktif menjangkau para korban.