Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut telah memiliki dua alat bukti untuk menjerat Bendahara Umum, PBNU Mardani H Maming menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Hal tersebut disampaikan dalam sidang jawaban KPK terhadap gugatan praperadilan Mardani Maming di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (20/7/2022).
Salah satu tim biro hukum KPK, Ahmad Burhanuddin menyebut KPK setidaknya sudah mengumpulkan data informasi dan dokumen serta bukti elektronik sebagai alat bukti hingga pemeriksaan saksi-saksi termasuk tersangka Mardani H Maming.
"Sehingga disimpulkan telah lebih ditemukan dua alat bukti diantaranya surat dokumen berjumlah 129 dokumen dan 18 orang yang telah memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan, termasuk permintaan keterangan terhadap MM serta alat bukti petunjuk berupa bukti elektronik," kata Ahmad di PN Jakarta Selatan.
Apalagi, kata dia, KPK telah mengantongi alat bukti dugaan suap dan gratifikasi mencapai Rp104 Miliar dalam periode Mardani Maming menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu. Aliran uang itu diterima Mardani Maming dalam periode April 2014 sampai September 2021.
"Dengan rincian akumulasinya 104, 369, 887, 822," ujarnya.
Maka itu, Tim Biro Hukum KPK selaku pihak termohon memohon agar hakim praperadilan untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara prapaeradilan dengan amar putusan dengan mengabulkan jawaban dari KPK.
"Menerima dan mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. Menyatakan Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 25 Juni 2022 cacat hukum," imbuhnya.
Adapun nomor perkara yang didaftarkan terkait gugatan praperadilan No55/pid.prap/2022/pn jkt.sel. Setelah didaftarkan, sidang perdana praperadilan itu akan digelar pada Selasa (12/7/2022).
Baca Juga: Di Sidang Praperadilan, KPK Klaim Pegang Cukup Bukti Tetapkan Mardani Maming Tersangka
Isi petitum gugatan praperadilan Mardani H Maming meminta agar majelis hakim mengabulkan terkait status tersangkanya tidak berdasar hukum dan dinyatakan tidak sah oleh KPK.
