Infografis
"Kita semua tahu bahwa junta menggunakan pendapatan semacam ini untuk membunuh rakyatnya sendiri," katanya.
Ketika ditanya tentang seruan untuk memboikot hotelnya,juru bicara Lotte Hotels Group yang berbasis di Korea mengakui pihaknya menyadari adanya masalah HAM dan berharap situasi saat ini akan segera normal.
Juru bicara tersebut mengatakan bahwa sewa lahan hotel "masuk ke anggaran nasional Pemerintah Myanmar sesuai UU Keuangan Myanmar."Penerima manfaat dari alokasi anggaran nasional Myanmar itu berada di luar kewenangan perusahaan Lotte Hotel.
Seruan baru pembebasan Sean Turnell
Australia tidak memberlakukan sanksi baru terhadap para jenderal militer Myanmar sejak terjadinya kudeta.
"Setelah 18 bulan kudeta militer, ekonomi negara benar-benar runtuh. Lebih dari satu juta orang mengungsi karena kekejaman junta militer," kata Dr Tun.
Bulan lalu, Menlu Penny Wongtelah mengisyaratkan kemungkinan sanksi terhadap junta.
Chris Sidoti menyambut baik hal itu karena sejauh iniAustralia hanya menangguhkan program kerja sama militer yang tidak signifikan.
Dia mengatakan sanksi perlu dimulai dengan jenderal paling senior Tatmadaw - mereka yang paling bertanggung jawab atas kudeta - dan diperluas ke pejabat-pejabat militer lainnya.
Menurut Sidoti, ekonom Australia yang ditahan Profesor Sean Turnell, penasihat Aung San Suu Kyi, tidak boleh dilupakan.
Baca Juga: Ekonomi Myanmar dan Laos Terancam Bangkrut, Indonesia Diminta Persiapkan Cadangan Devisa
"Setelah 18 bulan, tidak ada kemajuan dalam kasus Sean Turnell. Kita melihat orang asing lainnya telah dibebaskan, termasuk seorang warga AS padahal AS menjatuhkan sanksi yang sangat berat," kata Sidoti.
"Saya melihat para jenderal Burma itu tidak tertarik untuk bekerja sama, bahwa mereka hanya menanggapi tekanan (dunia internasional)," katanya.
"Sean tidak bisa dilupakan. Sean harus menjadi prioritas utama Australia. Tapi kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah sebelumnya adalah kegagalan paten. Kita perlu beralih ke sesuatu yang lebih efektif," tambahnya.
Senator Rice sependapat dengan perlunya sanksi.
"Ini seruan nyata dan mendesak kepada pemerintah baru untuk segera menjatuhkan sanksi kepada junta Myanmar, dan semua orang yang terlibat dalam kudeta," katanya.
Diproduksi oleh Farid Ibrahim dari artikel ABC News.
