Kedubes Australia Habiskan Rp7,5 Miliar Sewa Hotel yang Terkait dengan Junta Militer Myanmar

Suara.com - Sejak kudeta tahun lalu di Myanmar, Kedutaan Besar Australia telah menghabiskan lebih dari A$750.000 (Rp7,5 miliar) untuk sewa hotel yang terkait dengan junta militer di Yangon.

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) merilis faktur belanja tersebut setelah diminta oleh kelompok aktivis Justice for Myanmar yang dilakukan berdasarkanUU Kebebasan Informasi.

Para aktivis mengatakan dolaran uang pajak Australia seharusnya tidak boleh dihabiskan di hotelyang dibangun di atas tanah yang dimiliki dan disewakan oleh militer negara itu.

Pada Februari 2021, militer Myanmar menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis, dengan alasan kecurangan pemilu, dan sejak itu menindas segala aksi protes terhadap rezim.

Sebuah kelompok hak asasi manusia, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik menyebut lebih dari 2.000 orang dilaporkan telah tewas dan 14.000 lainnya ditangkap sejak kudeta.

Dokumen inimerinci pengeluaran Kedubes Australia di Hotel Lotte yang mewah sejak kudeta terjadi dan telah diberikan secara eksklusif kepada ABC News.

Perinciannya mencakup pembayaran kamar hotel dan layanan apartemen, di antaranya ada yang mencapai 60 ribu dolar untuk biaya sewa selama enam bulan.

Salah satu tanda terima memperlihatkan hargapembelian kue krim coklat seharga 46 dolar (Rp460 ribu). ABC mendapatkan informasi bahwa ini adalah pengeluaran pribadi yang tidak ditanggung oleh pemerintah.

Lotte Hotel ini berbintang lima dan dibangun di atas tanah milik Kantor Logistik dan Personal Angkatan Bersenjata di Yangon, yang telah dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada.

Dalam menjatuhkan sanksinya, Inggris mengatakan Kantor Logistik "memainkan peran penting dalam pengadaan peralatan untuk Angkatan Bersenjata Myanmar dan bertanggung jawab dalam kampanye kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di seluruh Myanmar."

Menurut catatan Komisi Investasi Myanmar, investor Lotte Hotel membayar sewa AS$1,87 juta setiap tahun, yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan.

"Sangat tidak pantas Australia menghabiskan uang pembayar pajak di Hotel Lotte yang terkait dengan militer, mengabaikan rekomendasi Misi Pencari Fakta PBB untuk mengakhiri bisnis dengan militer Myanmar," kata juru bicara kelompok HAM Keadilan untuk Myanmar, Yadanar Maung.

"Lotte Hotel membiayai Angkatan Darat Myanmar, membayar sewa ke Kantor Logistik yang membeli amunisi dan bom yang digunakan dalam serangan terhadap rakyat Myanmar. Kedutaan Australia pasti mengetahui hal ini," kata Yadanar.

Seorang pakar HAM dan spesialis PBB, Chris Sidoti, yang merupakan bagian dari misi pencarian fakta ke Myanmar mengatakan pengeluaran Kedubes Australia bertentangan dengan seruan untuk mengisolasi junta militer secara finansial.

"

"Pada akhirnya, uang itu mengalir kembali ke militer. Rekomendasi kami sangat spesifik bahwa kita perlu memotong arus kas ke mereka," katanya.