"Kami secara khusus mengidentifikasi pengaturan tanah di mana pihak militer sedemikian rupa memperoleh tanah - seringkali dengan cara paksa - dan kemudian investor asingmembangun hotel atau pusat perbelanjaan atau pelabuhan di atas tanah itu dan mereka memperoleh pendapatan melalui sewa," jelas Chris Sidoti.
Senator Australia dari Partai Hijau, Janet Rice, menilai informasi yang terungkap ini sangat mengejutkan.
"Tidak hanya bahwa pemerintah sebelumnya tak memberlakukan sanksi, tapi sekarang kita mengetahui bahwa sebenarnya kita telah mendanai perang di Myanmar," ujarnya.
"Ini tak termaafkan. Pemerintah Australia yang baru sangat perlu memutuskan hubungan sepenuhnya dengan pengaturan bisnis apa pun yang menghasilkan uang bagi junta militer," kata Senator Rice.
DFAT sebut staf butuhakomodasi aman
Dalam sebuah pernyataan, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia mengatakan kepada ABC bahwa mereka menampung staf kedutaan di Yangon pada "sejumlah kecil kompleks apartemen dan rumah yang dinilai aman."
"Keselamatan dan keamanan staf kedutaan di Myanmar adalah prioritas utama kami," kata juru bicara DFAT.
"Saat ini pilihan akomodasi aman di luar fasilitas ini sangat terbatas. Pilihan akomodasi akan terus ditinjau," katanya.
"Operasi Pemerintah Australia di Myanmar tidak secara langsung mendanai militer Myanmar," tambahnya.
Baca Juga: Ekonomi Myanmar dan Laos Terancam Bangkrut, Indonesia Diminta Persiapkan Cadangan Devisa
Chris Sidoti menjelaskan, kontrol militer terhadap ekonomi dulunya begitu luas sehingga sulit untuk menemukan bisnis yang tidak melibatkan tentara, tapi sekarang sudah tidak lagi seperti itu.
"Ekonomi telah banyak terdiversifikasi dalam 20 tahun terakhir. Tentu saja sekarang mungkin untuk tinggal di hotel yang tak memiliki hubungan dengan militer sama sekali," jelasnya.
Para aktivis telah lama menyerukan untuk memboikot Hotel Lotte dan bisnis lain yang menguntungkan tentara, yang biasa disebut Tatmadaw.
Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG) pemerintah alternatif di pengasingan baru-baru ini mengkritik Pemerintah Hong Kong karena merencanakan acara besar-besaran di hotel itu.
Perwakilan NUG di Australia Dr Tun Aung Shwe mengaku kaget karena sebelumnya Pemerintah Australia sendiri telah menurunkan hubungan diplomatiknya dengan Myanmar dengan cara tidak menunjuk seorang duta besar.
Dr Tun mengira, dengan tidak menunjuk seorang Dubes, tentunya pejabat kedutaan Australia akan berhati-hati mempertimbangkan langkah mereka di Myanmar,berusaha untuk tidak terlibat dalam bisnis yang terkait dengan militer.
