Suara.com - Direktur Partnership for Government Reform yang juga mantan Komisioner KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan penyelenggara Pemilu, termasuk para politik seharusnya introspeksi diri.
Pasalnya, kata Laode, antikorupsi hanya menjadi jualan kampanye, namun tidak terlihat implementasinya.
"KPU, Bawaslu dan para partai politik itu harusnya introspeksi diri. Karena antikorupsi itu menjadi jualan kampanye, selalu itu. Nggak tahu kalau itu Pemilu ke depan. Tapi antikorupsi itu ada di setiap platform, sayang implementasinya tidak ada," ujar Laode dalam diskusi publik bertajuk 'Partai Sehat untuk Pemilu 2024' secara daring, Kamis (4/8/2022).
Sehingga, kata Laode, pencegahan politik uang harus menjadi semua pihak termasuk Bawaslu. Ia pun menyinggung pemilihan baik itu kepala desa, kepala daerah selalu melibatkan politik uang.
"Tetapi kalau liat akar penurunan demokrasi itu saya pikir ini, ini adalah pekerjaan dari teman-teman Bawaslu menjadi sangat sulit karena semua pemilihan public officials itu selalu melibatkan uang. Jadi bukan cuma pemilihan DPR dan presiden, kepala desa, bupati, gubernur. Bahkan dengar-dengar pemilihan rektor pun ada yang memakai uang," ucap Laode.
Laode pun kemudian memaparkan kasus-kasus korupsi di KPK yang mayoritas berdimensi politik. Sehingga kata Laode, politik korupsi menjadi wajah korupsi Indonesia.
"Contoh kasus di KPK dari 2004 sampai 2019 terus terang itu kebanyakan semuanya berdimemsi politik. Sehingga jangan heran kalau political corruption mejadi wajah korupsi Indonesia," papar dia.
Ia memaparkan hampir semua partai politik pernah terjerat kasus korupsi. Sehingga Laode menyebut tak ada partai politik yang bersih.
"Semua parpol sekarang pernah melakukan itu, tidak ada yang tidak ada, bukan kaleng-kaleng tapi di top level parpol semua terwakili. Tidak ada parpol yang lebih bersih, ini wajah -wajah yang berhubungan dengan parpol. Yang bikin saya lebih sedih ini anak-anak reformasi tak kalah korup," tutur Laode.
Tak hanya itu, Laode juga menyinggung soal komponen dan variabel sistem integritas partai politik. Menurutnya yang menjadi penyebab utama yakni sistem kaderisasi politik, rekrutmen, kode etik
"Dan yang lebih aneh lagi demokrasi dalam internal partai politik walaupun itu nama partainya ada kata nama demokrasinya, itu tidak ada demokrasi dipimpin atau dikelola oleh seperti perusahaan keluarga," papar dia.
Namun yang paling utama kata Laode yakni komponen dan variabel soal sumber keuangan parpol. Menurutnya hal tersebut tak pernah dibuat transparan sehingga rentan terjadi politik uang.
"Yang paling utama sumber keuangan partai politik itu tidak pernah ada tidak pernah dibuat transparan dan akuntabel, dipakai buat siapa ditujukan untuk apa, selalu nggak ada," ucap Laode.
"Akhirnya apa karena sangat rentan dengan money politik. Dari 575 anggota DPR, 262 adalah pengusaha. Itu realitas, jadi, kalau itu origarki buktinya apa itu salah satunya, ini baru di DPR, belum siapa yang di belakang mereka," kata Laode.
Namun, ia berharap pemilu 2024 menjadi Pemilu yang berkualitas.
TERPOPULER
