Suara.com - Ketua Fraksi PKS di DPR RI Jazuli Juwaini menyatakan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan fraksi-fraksi di lembaga wakil rakyat tersebut.
Komunikasi itu bertujuan melobi atau mengajak fraksi lain untuk turut serta mengusulkan pembentukan pansus hak angket kereta cepat.
"Terkait dengan komunikasi dengan fraksi-fraksi lain. setelah ini fraksi membagi tugas untuk berkomunikasi dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR ini," mata Jazuli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (4/8/2022).
Seperti diketahui, Fraksi PKS mengusulkan pembentukan pansus hak angket untuk mendalami polemik mengenai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mengalami pembengkakan anggaran dan berpotensi menggunakan APBN untuk menutupi tanggungan biaya.
Menurut Jazuli, seluruh fraksi perlu ikut melakukan pengawasan atas polemik kereta cepat. Ia berharap fungsi pengawasan itu dapat mencegah penggunaan anggaran untuk menutupi pembengkakan biaya proyek.
"Jadi yang paling penting kita mengajak fraksi lain untuk sama-sama bertanggung jawab bersama dalam persoalan ini, yaitu kita menyelamatkan uang negara," kata Jazuli.
Diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) berpotensi didanai APBN sebagai imbas proyek yang mengalami pembengkakan anggaran. Menanggapi itu, Fraksi PKS di DPR mengusulkan pembentukan pansus hak angket.
Jazuli mengatakan, usulan pembentukan pansus hak angket itu dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan budgeting atas pelaksanaan anggaran oleh pemerintah. Ia menyatakan PKS berharap pemerintah tetap mengedepankan akuntabilitas dan pengelolaan dan penggunaan anggaran.
"Karena proyek kereta cepat ini menuai banyak kritik dan indikasi persoalan dan masalah maka kami Fraksi PKS mengusulkan dibentuknya pansus hak angket, untuk mendalami tentang proyek kereta cepat ini," kata Jazuli.
Pertanyakan Pemerintah
Fraksi PKS di DPR mengkritik pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung garapan China. Menurut Jazuli, proyek tersebut memang sudah salah sejak awal.
"Ini menurut kami dari awal sudah menuai kritik dan protes. Karena kami mencatat ada masalah dalam kebijakan tidak dilakukan kajian terlebih dahulu secara mendalam," ujar Jazuli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/8/2022).
Apalagi diketahui, pemerintah pada awalnya menjanjikan proyek tersebut murni business to business atau B2B. Tetapi kekinian, akibat pembengkakan biaya, pihak China justru meminta Indonesia ikut menanggung beban biaya lewat APBN.
"Kita lihat di awal proyek kereta cepat ini dikatakan oleh menteri terkait ini adalah B2B kemudian bergeser menjadi tanggungan pemerintah, kok bisa?" kata Jazuli.
