Ratusan Pemohon Visa Permanen Australia Marah: Ini Tidak Adil Bagi Saya

Siswanto | ABC | Suara.com

Kamis, 18 Agustus 2022 | 12:38 WIB
Ratusan Pemohon Visa Permanen Australia Marah: Ini Tidak Adil Bagi Saya
Ilustrasi Visa Passport. (Shutterstock)

Suara.com - Ragab Youssef merasa marah dan kecewa karena proses pengajuan visa untuk jadi 'permanent resident' di Australia membutuhkan waktu yang lama.

Kemudian Pemerintah Federal Australia mengumumkan akan memberi prioritas kepada mereka yang mengajukan visa dari luar negeri, sehingga bisa lebih banyak yang datang ke Australia.

"Ini tidak adil bagi saya," kata Raqab kepada ABC.

"Saya menyokong perekonomian Australia, membayar pajak, bekerja keras dan tidak mendapat subsidi atau bantuan apa pun dari pemerintah, dan akhirnya proses visa saya lebih lama hanya karena saya sudah berada di Australia."

Menteri Imigrasi, Kewarganegaraan dan Masalah Multibudaya, Andrew Giles mengumumkan departemennya akan memberi prioritas bagi pengajuan visa pekerja terampil, visa pelajar dan juga visa turis yang diajukan dari luar negeri.

Pengalihan prioritas diberikan "sehingga akan lebih banyak orang bisa tiba di Australia dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kekurangan pekerja," demikian pernyataan Pemerintah yang dikeluarkan akhir Juli lalu.

Raqab mengatakan proses yang lama bagi pemohon yang sudah ada di Australia menimbulkan kecemasan dan rasa tidak menentu soal masa depan mereka.

Insinyur listrik pertambangan asal Mesir tersebut mengatakan sejak ia mengajukan permohonan visa'Regional Skilled' 887 di bulan Oktober 2020, ia berharap prosesnya berlangsung antara 22 sampai 25 bulan.

Persyaratan visa 887 adalah bagi pemohon untuk tinggal di Australia selama dua tahun dan bekerja penuh selama setahun di kawasan regional yang sudah ditentukan.

Raqab, yang juga moderator grup Facebook pemohon visa 887 dengan anggota 9 ribu orang mengatakan ada berbagai kesulitan yang mereka alami ketika menunggu untuk mendapatkan status tinggal permanen di Australia.

Katanya, status visa sementara atau visa 'bridging' membuat usaha mencari pekerjaan jadi lebih sulit.

"Mereka tidak bisa bekerja karena tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan subsidi bagi biaya pengasuhan anak," katanya.

"Ribuan mahasiswa tidak mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Federal, padahal seharusnya mereka berhak."

Masih belum jelas bagaimana dampak prioritas proses visa untuk pemohon di luar negeri tersebut terhadap permohonan yang diajukan di dalam Australia.

ABC sudah menghubungi Departemen Dalam Negeri Australia tapi belum mendapatkan jawaban.

Mengapa status permanen penting

Zita Cai adalah salah seorang anggota grup Facebook pemohon visa 887.

Ia mengatakan sudah menunggu proses visa permanennya selama 19 bulan.

Zita mendapatkan gelar S2 di tahun 2017 setelah kuliah dua tahun, kemudian bekerja sebagai manajer kantor dan mengurus toko bunga miliknya di Adelaide.

"Tanpa visa 887 saya akan memiliki masalah untuk membeli rumah karena saya akan menjadi pembeli asing. Saya harus membayar biaya tambahan sebesar tujuh persen sebagai warga asing," katanya.

"Uangnya banyak yang diperlukan."

"Bila kita ingin menetap di sebuah negara, kita akan merasa lebih aman kalau memiliki rumah sendiri."

Bagi Dipesh Khanal, seorang perawat di Toowoomba di negara bagian Queensland, status warga permanen  berarti mengakui adanya sumbangan yang dia berikan kepada masyarakat.

Dipesh yang tiba di Australia dari Nepal di tahun 2007, mengajukan visa 887 di bulan September 2020, setelah bekerja selama tiga tahun di sebuah pusat perawatan lanjut usia di Parkes di negara bagian New South Wales.

Dia mengatakan keputusan pemerintah untuk memberikan prioritas bagi pemohon dari luar Australia "sangat menyakitkan".

"Kami sudah mengorbankan waktu dan semuanya di komunitas regional, bekerja di sektor yang kritis selama pandemi," kata pria berusia 44 tahun tersebut kepada ABC. 

"Saya tidak tahu lagi apa yang mereka kerjakan."

Prosesnya malah melambat

Yiwen Huang yang sudah menunggu visa 190 selama dua tahun.

Ia kembali ke Australia dari China dengan pemikiran permohonan visanya akan selesai lebih cepat jika kembali ke Australia.

Visa 190 juga dikenal sebagai 'Skilled Nominated visa', di mana pemohon diundang oleh pemerintah negara bagian dan mereka memiliki keterampilan khusus yang masuk dalam kategori dibutuhkan, seperti guru,

Yiwen mengajukan permohonan di tahun 2019 dan kembali ke China sambil menunggu.

Namun perempuan berusia 28 tahun tersebut mendapat pemberitahuan jika permohonan di dalam negeri akan lebih cepat prosesnya dibandingkan permohonan dari luar negeri, itulah alasan ia kembali ke Adelaide awal Juni lalu.

"Status permohonan saya berubah dari 'luar negeri' menjadi 'dalam negeri", katanya.

"Ini berarti saya terdampak oleh kebijakan baru tersebut."

Dia mengatakan sudah ditolak untuk mendapatkan pekerjaan di sebuah universitas di Sydney karena status visanya masih bersifat sementara.

"Saya hanya bisa menjadi guru pengganti untuk TK dan sekolah dasar sekarang," katanya.

"Tanpa visa 190, saya tidak bisa mengejar pekerjaan yang saya hendaki."

'Tidak ada perubahan prioritas'

Presiden Migration Institute of Australia, Julie Williams, mengatakan dia bisa mengerti perasaan para pemohon visa dari dalam Australia.

Namun ia mengatakan prioritas 'harus dilakukan sekarang ini".

Julie mengatakan Pemerintah Australia saat ini sedang mengalami kewalahan untuk melakukan pemeriksaan terhadap jumlah permohonan yang membludak setelah penutupan perbatasan akibat pandemi COVID-19.

"Tidak ada perubahan prioritas. Pemerintah hanya mencoba menambah jumlah tenaga kerja terampil dengan mendatangkan pekerja terampil dari luar negeri lebih cepat," katanya.

Kirk Yan, seorang agen migrasi di Melbourne, mengatakan memberikan prioritas bagi pengurusan visa yang diajukan dari luar negeri adalah alasan yang bisa diterima, karena saat ini pasar tenaga kerja di Australia sedang memerlukan peningkatan tenaga kerja dari luar negeri.

"Selama pandemi, permohonan dari dalam negeri mendapatkan prioritas dibandingkan pengajuan dari luar, di mana 80-90 persen visa yang disetujui selama masa ini adalah permohonan dari dalam Australia," katanya.

"Keuntungan dari permohonan dari dalam negeri adalah mereka sudah memiliki visa sementara ketika mengajukan permohonan visa permanen, sehingga memungkinkan mereka bekerja di Australia dan mendapatkan fasilitas kesehatan."

Akankah ini membuat migran enggan datang?

Namun Kirk memperingatkan Pemerintah Australia juga perlu menyeimbangkan pengurusan permohonan dari luar dan dalam negeri untuk menghindari kemungkinan migran di masa depan enggan datang.

"Pemerintah harus mempertimbangkan penyelesaian permohonan dari dalam Australia yang sudah menunggu terlalu lama," katanya.

"Masa tunggu yang lama ini membuat pemohon merasa frustrasi. Pemohon di masa depan mungkin akan ragu-ragu dan tidak mau mengajukan."

Julie mengatakan Pemerintah sudah menyadari jika Australia bersaing dengan negara lain untuk mendapatkan tenaga kerja yang terampil.

"Penting sekali pemerintah menjalankan kebijakan yang tepat demi memaksimalkan potensi negara kita," kata Julie.

Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Dahulukan Pelamar Visa Permanen yang Berada di Luar Negeri, Pemerintah Australia Diprotes

Dahulukan Pelamar Visa Permanen yang Berada di Luar Negeri, Pemerintah Australia Diprotes

News | Minggu, 16 Oktober 2022 | 21:54 WIB

Terkini

Penembakan Pemuda Palestina di Deir Jarir Ungkap Eskalasi Brutalitas Pemukim Ilegal Israel

Penembakan Pemuda Palestina di Deir Jarir Ungkap Eskalasi Brutalitas Pemukim Ilegal Israel

News | Minggu, 12 April 2026 | 07:46 WIB

Konflik Selat Hormuz, Kenapa Strategi Pembersihan Ranjau Laut AS Ditolak Mentah-Mentah Militer Iran?

Konflik Selat Hormuz, Kenapa Strategi Pembersihan Ranjau Laut AS Ditolak Mentah-Mentah Militer Iran?

News | Minggu, 12 April 2026 | 07:04 WIB

Ancaman Rudal Manpads China Persulit Posisi Amerika Saat Gencatan Senjata dengan Iran

Ancaman Rudal Manpads China Persulit Posisi Amerika Saat Gencatan Senjata dengan Iran

News | Minggu, 12 April 2026 | 06:45 WIB

Update Data Korban Perang Lebanon, 2020 Orang Tewas Menyusul Serangan Israel di Wilayah Selatan

Update Data Korban Perang Lebanon, 2020 Orang Tewas Menyusul Serangan Israel di Wilayah Selatan

News | Minggu, 12 April 2026 | 06:26 WIB

Jeritan Ayah di Gaza Menanti Evakuasi 4 Anaknya yang 6 bulan Terkubur Beton di Masa Gencatan Senjata

Jeritan Ayah di Gaza Menanti Evakuasi 4 Anaknya yang 6 bulan Terkubur Beton di Masa Gencatan Senjata

News | Minggu, 12 April 2026 | 06:09 WIB

Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial

Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial

News | Sabtu, 11 April 2026 | 22:57 WIB

Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?

Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?

News | Sabtu, 11 April 2026 | 22:47 WIB

Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader

Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader

News | Sabtu, 11 April 2026 | 20:18 WIB

Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal

Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal

News | Sabtu, 11 April 2026 | 19:15 WIB

Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta

Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta

News | Sabtu, 11 April 2026 | 18:23 WIB