REGIONAL:
Suara.com - PDI Perjuangan menyatakan siap menghadapi pemilihan presiden atau Pilpres 2024 dengan kemungkinan mengajukan dua atau tiga calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Ini dikatakan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto menjelaskan bahawa PDIP tidak akan mempermasalahkan jumlah pasangan calon yang akan maju di Pilpres 2024 karena telah siap. Walau begitu, jumlah paslon yang bakal diusung nantinya tetap akan melihat konteks.
"Kalau tentang Pilpres, mau beberapa calon, PDIP ngalir saja," kata Hasto setelah jadi pembicara Diskusi Menyongsong Pemilu 2024: Kesiapan, Antisipasi dan Proyeksi yang digelar oleh Kedeputian Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Jakarta, Kamis (25/8/2022).
"Dua calon tiga calon kita siap. Hanya kan politik ini kita harus melihat konteksnya," sambungnya.
Hasto membahas situasi Indonesia saat ini yang sedang berada di masa pemulihan ekonomi dan ketidakpastian global, kata Hasto. Situasi itu, lanjutnya, membuat Indonesia butuh pelaksanaan Pilpres yang demokratis, cepat dan kredibel.
Salah satunya dengan memastikan Pilpres 2024 hanya berlangsung satu putaran. Hal ini, kata Hasto, hanya bisa terwujud jika dilakukan langkah konsolidasi dan mendorong kerja sama parpol di depan, sehingga mengarah pada dua pasangan calon atau paslon.
"Ini yang ideal berdasarkan konteks saat ini, meski PDIP siap bertanding dengan dua atau tiga paslon. Sekiranya tiga paslon, pada putaran kedua pasti akan terjadi deal-deal politik baru. Jadi kenapa tidak membangun kesepahaman di depan saja," lanjutnya.
Selain itu, Hasto menilai jika menyiapkan dua pasangan calon justru akan menghindarkan diri dari politik identitas. Ia membahas politik identitas yang berpotensi membuat Indonesia semakin mundur.
"Lho, politik Indonesia itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Politik itu membangun peradaban. Jangan dibawa mundur," ujar Hasto.
"Mereka yang menggunakan politik identitas dan politik primordial, biasanya miskin kinerja, tidak punya prestasi, maka digunakan cara-cara yang tidak cerdas, tidak bijak, dan tidak membangun peradaban," sambungnya.
Dalam kesempatan ini, Hasto turut membahas dampak dahsyat dalam kehidupan yang dialami Indonesia karena pandemi Covid-19.
"Pemulihan ekonomi belum begitu bagus, persoalan geopolitik perang Rusia-Ukraina, dan ketegangan yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan kemudian kemarin krisis di Taiwan, kemudian persoalan di Timur Tengah harus menjadi perhatian kita," papar Hasto.
Atas dasar itu, Hasto mengajak untuk meningkatkan demokrasi politik itu membangun peradaban, bahwa politik itu mencerdaskan kehidupan bangsa bukan menurunkan kualitas kecerdasan rakyat Indonesia dengan berbagai isu-isu.
"Pemilu itu adalah alat dan mekanisme regenerasi kepemimpinan atas dasar kedaulatan rakyat. Pemilu bukan ajang memecah belah," pesan Hasto.
"Kualitas Pemilu juga ditentukan oleh hasil, termasuk hasil dari kualitas pemimpin yang lahir melalui Pemilu. Semakin Pemilu diwarnai oleh narasi yang jauh dari keadaban publik, semakin buruk kualitas Pemilu," tambahnya.
Momen ini juga dimanfaatkan Hasto untuk mengeluarkan wacana perlunya menata sistem politik Indonesia
"Yang pertama kita harus mempunyai MPR yang ke depan memiliki kewenangan menetapkan haluan negara, abad ke-7 saja kita punya perspektif membangun Candi Borobudur 100 tahun sekarang 77 tahun merdeka kita tidak punya perencanaan jangka panjang," ucap Hasto.
Kedua, ujar dia, tata sistem Pemilu harus proporsional tertutup.
"Kita sudah cukup lama percobaan demokrasi. Lalu ambang batas parlemen ditingkatkan, sehingga sistem presidensial mutipartainya sederhana yang milih rakyat bukan kekuatan otoriter kita tingkatkan lima persen atau tujuh persen sehingga hanya sedikit partai politik yang ada di parlemen oleh keputusan rakyat bukan pemerintahan yang otoriter," tandas Hasto. [ANTARA]
TERPOPULER