REGIONAL:
Suara.com - Kenaikan harga bahan bakar minyak mendapat penolakan dari berbagai lapisan masyarakat dan sebagian dari mereka demonstrasi untuk meminta pemerintahan Joko Widodo membatalkan kembali kebijakan itu.
Kenaikan mempengaruhi berbagai sektor mulai angkutan umum, harga bahan pokok sampai perbankan.
Di Jawa Timur, demonstrasi, antara lain dilakukan masyarakat Sampang, hari ini. Masyarakat yang keberatan dengan kenaikan harga BBM unjuk rasa di muka gedung DPRD Sampang.
“Melalui wakil rakyat kami berharap aspirasi ini disampaikan kepada Presiden agar membatalkan kenaikan harga BBM,” kata pemimpin demonstrasi bernama Sulhan dikutip dari laporan Beritajatim.
Ekonomi yang sudah sulit akibat pandemi bertambah sulit dengan adanya kebaikan harga BBM, kata Sulhan seraya mengatakan akan berdampak lagi pada kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.
“Indonesia banyak kekayaan alam terutama minyak, secepatnya dikelola secara mandiri agar tidak bergantung dengan negara asing,” katanya.
Demonstrasi itu menjadi perhatian pimpinan DPRD. Ketua DPRD Sampang Fadol bersama wakilnya, Fauzan Adima, menemui masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi aksi demo yang dilakukan MSB dan secepatnya melayangkan surat ke DPR RI, Menteri ESDM dan Menteri Keuangan untuk menindaklanjuti tuntutan pendemo,” kata Fadol.
Di Jakarta, reporter Suara.com melaporkan demonstrasi untuk menolak kenaikan harga BBM dilakukan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan Himpunan Mahasiswa Islam.
Buruh juga akan bergerak. Kabarnya, buruh di 34 provinsi akan turun ke jalan, besok.
Buruh dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dang Bekasi akan unjuk rasa di gedung DPR.
Buruh mendesak para kepala daerah ikut menyuarakan persoalan buruh dengan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat dan DPR supaya mengembalikan harga BBM ke harga semula.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui akan ada dampak kenaikan harga BBM. Pemerintah sudah menghitung dampak dan upaya solusinya.
“Kenaikan dari bantuan sosial sebanyak Rp24,17 triliun yang tadi mengcover 20,65 juta keluarga atau kelompok penerima, ini diperkirakan mencapai 30% keluarga termiskin di Indonesia,” kata Sri Mulyani di Jakarta.
Kenaikan bansos Rp24,17 triliun diperuntukkan bagi 20,65 juta keluarga yang masing-masing akan mendapatkan Rp150 ribu per bulan untuk empat bulan dengan total Rp12,4 triliun.
Selain itu pemberian subsidi upah sebesar Rp600 ribu per pekerja bagi 16 juta pekerja yang berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta tiap bulan dengan toral Rp9,6 triliun serta total Rp2,17 triliun yang berasal dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil pemerintah daerah untuk subsidi transportasi angkutan umum, ojek online, dan nelayan.
“Berdasarkan hitungan dari penerima dan kalau hubungan dengan kemiskinan, dengan adanya bantuan tersebut, maka angka kemiskinan bisa ditekan lagi turun sebesar sekitar 1,07 persen untuk dua bantuan tersebut (bansos dan subsidi upah),” katanya.
Kenaikan harga pertalite dan solar diprediksi akan membuat 40 persen kelompok masyarakat yang kurang mampu mengalami penurunan daya beli hingga Rp8,1 triliun sehingga dengan adanya kenaikan bansos diharapkan dapat mengurangi beban mereka.
“Sehingga dengan adanya bansos yang mencapai Rp24,17 triliun, kita harapkan bisa mengurangi beban mereka yang tadi kita sebutkan 40 persen terbawah akan menghadapi juga tekanan akibat inflasi maupun kenaikan dari pertalite dan solar ini," katanya.
"Oleh karena itu, jumlah kompensasinya dibuat jauh lebih besar dari estimasi beban yang mereka akan hadapi. Yaitu tadi estimasi Rp8,1 triliun, kita memberikan Rp24,17 triliun." [rangkuman laporan Suara.com]
TERPOPULER