Jelang akhir masa jabatannya, Anies mengajukan perubahan RPJMD DKI Jakarta. Kenneth menganggap hal tersebut membuktikan tidak ada perencanaan yang matang dan terukur dalam menyusun program untuk membangun DKI Jakarta.
"Tingkat keberhasilan yang rendah secara tidak langsung menjadi alasan Gubernur Anies untuk merubah RPJMD DKI Jakarta, seperti menghilangkan program normalisasi sungai. Untuk penanggulangan banjir Jakarta dalam draft perubahan RPJMD kata normalisasi menghilang dan digantikan seluruhnya menjadi program naturalisasi sungai," ucapnya.
Lalu pengubahan program rumah DP nol rupiah, kata Kent, baru ada 942 unit yang sudah tersedia di tiga tempat, yaitu di Nuansa Pondok Kelapa 780 unit, Perumnas Bandar Kemayoran 38 Unit, dan Perumnas Sentraland Cengkareng 124 unit.
"Sedangkan target yang ditentukan di revisi RPJMD DKI Jakarta hanya sebanyak 29.366 unit tetapi tetap saja tidak mencapai target," sambungnya.
Karena itu, Kenneth meminta Anies segera melakukan pengerjaan proyek prioritas seperti yang tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022. Program yang belum ada kejelasan seperti pengerjaan LRT, layanan air bersih di kampung prioritas, ITF dan penanganan sampah hingga pembangunan dan pengisian rusun.
"Coba di fokuskan saja di salah satu program yang menjadi skala prioritas, sebagai contoh terkait penanganan sampah yaitu proyek ITF yang sampai sekarang tidak berjalan dan masih banyak program yang belum di selesaikan oleh Pak Anies, jika tidak di selesaikan dengan segera, dikhawatirkan akan membebani Gubernur selanjutnya,"imbuhnya
