Heboh Isu Disharmoni dengan Panglima TNI, Begini Curhat KSAD Dudung ke Ketua Komisi I

Suara.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman langsung mengklarifikasi terkait hubungan mereka yang diisukan disharmoni kepada Komisi I DPR.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan dalam klarifikasinya, kedua jenderal tersebut mengatakan bahwa hubungan mereka tidak ada masalah. Baik Andika maupun Dudung sama-sama memastikan seluruh matra di TNI solid.

"Dari Pak Andika, kemarin kan beliau hadir menjawab langsung. Saya rasa ke media juga beliau sudah menjelaskan relasi Panglima-KSAD tidak terganggu, bahwa mereka menjalankan tugas sesuai aturan dan tupoksi masing masing," kata Meutya Hafid dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Selain Andika, lanjut Meutya, KSAD Dudung juga telah berkomunikasi dengan DPR dan menegaskan hubungan dengan Andika berjalan baik.

"Beliau menyampaikan hubungan dengan Panglima Andika baik-baik saja dan di kala mana diperlukan penjelasan mengenai isu-isu aktual bersama Panglima TNI dan jajaran kepala staf dalam kesempatan berikutnya beliau akan hadir," katanya.

Bersamaan dengan klarifikasi tersebut, Meutya lantas meminta agar isu disharmoni hubungan Andika dan Dudung tidak lagi diperpanjang. Dengan begitu diharapkan isu disharmoni relasi pimpinan TNI tidak berkembang liar dan berimbas kepada prajurit.

"Kalau hubungan terlalu pribadi kita tidak mengurus sampai terlalu detail ya, yang utama hubungan profesional keduanya berjalan baik. Panglima serta KSAD telah menjelaskan bahwa tidak ada masalah dari keduanya. Seluruh matra di TNI Insya Allah solid," ujar Meutya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjawab ihwal informasi yang menyebut adanya disharmoni di hubungan ia dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. Andika mengaku dirinya tidak merasakan hal tersebut.

"Ya dari saya tidak ada. Karena semua yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetap berlaku selama ini. Jadi tidak ada kemudian yang berbeda," kata Andika usai rapat dengan Komisi I DPR, Senin (5/9/2022).

Kendati dirinya merasakan hal biasa dan tidak ada masalah mengenai hubungan dengan KSAD. Tetapi diakui Andika ia tidak mengetahui apakah Dudung kemudian merasakan hal yang sama atau justru berbeda.

Karena itu ia meminta hal tersebut ditanyakan langsung kepada Dudung.

"Itu ditanyakan langsung ke dia. Menurut saya, kita tetap menjalankan kegiatan kita sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi enggak ada yang berbeda, dan enggak ada yang kemudian melenceng dari tupoksi," kata Andika.

Jadi Rahasia Umum

Effendi Simbolon mencurigai gelagat yang ditunjukan dari dua jenderal di tubuh TNI. Mereka ialah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.

Adapun Effendi menyorot sikap kedua jenderal itu yang kerap tidak berada di satu agenda yang sama. Ada beberapa catatan yang dimiliki Effendi.

Pantauan Suara.com, saat ada Andika di rapat kerja hari ini bersama Komisi I DPR, Dudung absen dengan alasan mengecek persiapan prajurit.

Menurut Effendi gelagat di mana ada Panglima di situ tidak ada KSAD, sudah menjadi rahasia umum.

"Ini semua menjadi rahasia umum pak, rahasia umum. Jenderal Andika, di mana ada Jenderal Andika tidak ada KSAD," kata Effendi di rapat bareng Panglima TNI, Senin (5/9/2022).

Effendi kemudian menyampaikan salah satu contoh di mana ketika ada Andika di saat yang sama tidak ada Dudung.

"Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada KSAD di situ. Saya tidak tahu nanti silakan dijelaskan," kata Effendi.

"Apakah Anda undang tapi dia tidak hadir, apakah memang tidak diundang, saya nggak tahu. Silakan nanti dijawab," sambungnya.

Disamakan Ormas

Sebelumnya, Effendi menyebut TNI layaknya gerombolan, Ia bahkan menilai kelakuan TNI lebih-lebih dari organisasi masyarakat atau ormas.

Pernyataan Effendi itu menyusul adanya temuan dan informasi yang diperoleh Komisi I. Adapun temuan itu mengenai isu tidak harmonisnya hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.

Bukan cuma itu, Effendi juga menyoroti berbagai informasi mengenai adanya ketidakpatuhan hingga pembangkangan di tubuh TNI.

Ia menilai dengan segala keributan tersebut, TNI tidak ubahnya seperti gerombolan

"Ini TNI kaya gerombolan ini. Lebih-lebih ormas, jadinya tidak ada kepatuhan," kata Effendi di rapat kerja dengan Panglima TNI di DPR, Senin (5/9/2022).

Isu Tak Harmonis

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyoroti adanya informasi tentang hubungan yang tidak harmoni antara Panglima TNI dan KSAD. Komisi I bahkan meminta hal mengenai itu dirapatkan khusus pada malam ini.

Sebagaimana diketahui pada Senin kemarin, Komisi I DPR melakukan rapat membahas anggaran TNI. Dalam kesempatan itu, Dudung yang tidak hadir di rapat menjadi sorotan.

Effendi mengusulkan agar setelah rapat membahas anggaran, nantinya Komisi I bisa meneruskan rapat mengenai isu-isu aktual pada malam hari.

"Kita jadwalkan nanti malam ya kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat dengan Panglima TNI, kepala staf untuk membahas. Kami banyak sekali temuan-temuan ini yang insub ordinary, disharmoni, ketidakpatuhan," kata Effendi.

Menurut Effendi, isu-isu aktual tidak hanya seputar peristiwa dan kasus-kasus yang melibatkan prajurit TNI. Melainkan isu-isu internal seperti yang ia ungkapkan juga perlu dibahas.

Bahkan, Effendi menyebut ada juga terjadi pembangkangan di internal TNI. Hal itu yang kemudian ditegaskan Effendi perlu penjelasan.

"Saya tidak ingin berpihak ke siapa-siapa. Ingin penjelasan dari saudara Jenderal TNI Andika dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Ada apa terjadi disharmoni begini, ketidakpatuhan?" kata Effendi

Anggota Komisi I Helmy Faisal juga menyoroti adanya informasi ketidakharmonisan di tubuh TNI, terutama di antara Panglima TNI dan KSAD. Karena itu ia berharap ada kehadiran dari KSAD Dudung untuk mengklarifikasi informasi tersebut lebih lanjut.

"Kita harapkan Pak KSAD bisa hadir sekaligus untuk menepis di sosial media, di berbagai macam. Kita itu ada informasi yang tidak enak bahwa ada hubungan yang kurang harmonis antara Panglima dengan KSAD," kata Helmy.

"Saya kira ini harus kita clear kan. Mengingat kita ini membutuhkan persatuan menghadapi situasi politik yang kita semua ketahui ada masalah di Papua yang memerlukan kebersatuan kita," sambung Helmy.