Suara.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Willem Wandik meluruskan narasi di media sosial yang menyebut Ketua DPR RI Puan Maharani mikrofon mematikan mikrofon saat Willem sedang interupsi.
Willem mengatakan bahwa mikrofonnya mati memang karena durasi bicara selama lima menit sudah usai, bukan karena dimatikan sebagaimana narasi berkembang di media sosial.
"Ah enggak ada itu. Itu kan sudah habis waktunya. Itu sudah memang waktunya habis kok, waktunya hanya lima menit," kata Willem di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022).
Ia yang mengetahui bahwa waktu bicara memang dibatasi lima menit, mengaku tidak keberatan dengan insiden mikrofon mati saat masih berbicara.
"Enggak. Itu sudah sesuai ini kan lima menit saja, enggak lebih," kata Willem.
Sebelumnya diberitakan, mikrofon Willem Wandik tiba-tiba mati saat menyampaikan interupsi.
Willem saat itu tengah menyampaikan ketidaksetujuan fraksinya mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Video mikrofon Willem Wandik yang tersebut diunggah oleh Deputi Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Ricky Kurniawan Chairul melalui akun Twitter, @RickyFight, Selasa (6/9/2022).
"Arogansi ketua DPR RI mematikan mic saat anggota DPR RI PD menyatakan pandangannya menolak Kenaikan BBM kembali terjadi," tulis Ricky Kurniawan
Baca Juga: Spanduk Satire Mahasiswa Buat Puan Maharani: Lu Party Rakyat Mati
Pada video tersebut, tampak Willem Wandik tengah menyampaikan pendapat mengenai kenaikan BBM.
Pada video tersebut, tampak Willem Wandik tengah menyampaikan pendapat mengenai kenaikan BBM.
"Jika memang alasan kenaikan BBM itu subsidi dirasakan oleh masyarakat mampu, seharusnya pembelian BBM yang diatur agar konsumennya lebih tepat sasaran," ujar Willem.
"Karena itu Fraksi Demokrat menilai pemerintah seharusnya melihat momentum ini untuk tidak memberatkan masyarakat," tambahnya.
Lebih lanjut Willem menyebutkan bahwa Partai Demokrat mendukung pemerintah jika kebijakan serta program pro rakyat dan tepat sasaran.
"Tapi hari ini kebijakan yang diambil pemerintah belum tepat, kebijakan yang diambil justru membebani negara dan mencekik masyarakat," kata Willem.
