DPR Was-was Muncul Hacker Semacam Bjorka bikin Pemilu 2024 Tercela: Ubah yang Menang jadi Kalah

Suara.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal merasa was-was dengan kehadiran peretas atau hacker Bjorka. Pasalnya Bjorka sudah beberapa kali mengaku membocorkan data para elite negeri, tidak terkecuali dokumen Presiden RI.

Syamsurizal khawatir apabila hacker serupa kemudian menyasar data-data terkait dengan Pemilu 2024. Ia tidak ingin pelaksanaan Pemilu ternodai dengan tingkah laku para peretas.

"Kami khawatir ini menjadi semacam alat yang membuat hasil penyelenggaraan Pemilu menjadi tercela," ujar Syamsurizal dalam RDP dengan penyelenggara Pemilu di Komisi II DPR, Senin (12/9/2022).

Dia pun mengungkit soal aksi peretas asal Tiongkok yang terjadi saat penyelenggaran Pemilu 2014 lalu.

"Seperti terjadi pada Pemilu 2014 lalu, ada sekitar 250 para hacker dari China yang dikatakan apakah itu hoax, apakah itu benar tapi ini sempat mencemari penyelenggaraan pemilu kita," sambungnya. 

Berdasarkan informasi yang berkembang saat itu, Syamsurizal mengatakan bahwa para peretas disebut-sebut bisa mengubah calon pasangan yang sebelumnya menang, menjadi kalah.

"Dikatakan di situ 250 itu yang meng-hacker data-data yang membuat suatu pasangan menjadi menang dan suatu pasangan menjadi kalah," ujarnya.

Karena itu, Syamsurizal meminta Bawaslu untuk menyusun peraturan terkait yang nantinya bisa menjadi pedoman mencegah kebocoran data. Dengan begitu diharapkan peretas semacam Bjorka tidak dapat masuk ke dalam sistem Pemilu.

"Nah ini yang patut kita cemaskan, bagaimana pihak Bawaslu mengantisipasi hal ini dan ke depan menimbulkan semacam kepercayaan masyarakat. Kita yakin dengan segala macam teknologi, Bjorka tidak akan masuk berubah dan melakukan hacking-nya ke dalam pendataan kita khususnya data pemilu," tutur Syamsurizal.

Jual Beli Data

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera meminta KPU RI mengantisipasi adanya jual beli data oleh para peretas atau hacker.

Hal itu ia sampaikan saat menyoroti kegandaan data perihal partai politik dan Pemilu dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU.

"Tetap harus dikawal terkait dengan proses pendaftaran kita yang kemarin, wabil khusus terkait kegandaan. Menurut saya ini tidak bisa dibiarkan dan kasus hacker hacker yang bermain jual data itu sangat mengancam proses kerja keras partai-partai untuk melakukan rekrutmen," kata Mardani, Senin.

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, Mardani mengusulkan agar ke depan KPU bisa lebih intens melakukan komunikasi dengan partai politik secara proaktif untuk untuk membangun kaderisasi yang baik.

"Karena kalau cuma pada hari H atau terakhir, itu Sipol dihidupkan tapi tidak ada updating-nya itu sangat mungkin. Tapi kalau diminta setiap parpol memang berat, per tahun melakukan updating dan itu sifatnya suka rela tapi kita bisa lihat mereka yang rajin pasti akan melakukan update," tutur Mardani.